Kerja ASN Terlalu Santai, Plt Gub Tatar Pegawai

 

EKO/Bengkulu Ekspress SIDAK: Plt Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah saat menggelar sidak di Kantor Biro Organisasi Pemprov Bengkulu.
EKO/Bengkulu Ekspress SIDAK: Plt Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah saat menggelar sidak di Kantor Biro Organisasi Pemprov Bengkulu.

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah melakukan sidak di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Dalam sidak itu, dia menyoroti permasalah-permasalaah besar yang dihadapi pemerintah terkait serapan anggaran. Pasalnya, sampai dengan bulan November menjelang penutupan tahun anggaran 2017 itu, serapan anggaran masih sangat minim realisasinya.

Dari total APBD-Perubahaan 2017 sebesar Rp 3,4 triliun itu, antara lain belanja tidak langsung Rp 1,72 triliun dan belanja langsung Rp 1,7 triliun, namun yang terealiasi hanya sebesar Rp 1,79 triliun.
Total realiasai itu terdiri belanja tidak langsung Rp 1,16 triliun dan belanja langsung hanya Rp 632,8 miliar. Rata-rata semua OPD mendapatkan raport merah dalam laporan realiasasi anggaran.

Miris melihat serapan anggaran rendah, dia langsung mentatar satu persatu pegawai pemprov. Kali ini, bukan hanya kepala OPD yang ditatar, namun dikhususnya untuk pegawai di bawahnya.

“Seperti di Biro-Biro, padahal sifat kerjanya banyak di wilayah ke-administrasian, tapi nyatanya realisasi laporannya banyak merah semua. Jadi sangat memprihatinkan,” terang Rohidin, saat sidak di kantor Biro Organisasi Pemprov Bengkulu, kemarin (15/11).

Rendahnya serapan tahun 2017 ini, lanjut Rohidin sangat melebihi dari APBD tahun sebelumnya. Seharusnya, khusus di OPD Biro-Biro bisa lebih tinggi dibanding dengan OPD. Jangan terlalu santai bekerja. Sebab Biro ini merupakan penggerak Bengkulu yang ada di sekretariat Pemprov Bengkulu.

“Ketika di sekretariat sendiri rendah serapannya dibanding OPD, kita berharap apa dengan pembangunan. Karena akselerasinya jauh turun,” tambahnya.

Terlebih dari sisi pengeluarkan anggaran, di Biro-Biro itu tidak ada yang melebih prosesnya dalam 100 hari. Kalaupun ada itu masuk dibelanja modal, seperti pengadaan mobil dinas (mobnas).

Namun dengan sudah adanya e-katalog, proses pengerjaan serapan anggaran itu bisa lebih mudah dan cepat. “Itungan itu tidak sampai berminggu-minggu, kenapa sampai tidak bergerak,” papar Rohidin.
Untuk mempercepat kinerja pemerintah itu dibutuhkan SDM yang tangguh, bukan hanya siap perintah tapi harus siap kerja dengan loyalitas kinerja. Jika anggaran ini terus berjalan ditempat, maka dipastikan akan menjadi bumerang untuk pembangunan Bengkulu. “Jika terus seperti ini, muaranya akan menjadi catatan besar dalam kinerja saya,” tegasnya.

Tidak hanya itu saja, Rohidin juga meminta pegawai di masing-masing OPD untuk mempersiapkan secara matang laporan APBD akhir tahun. Semua harus dicek secara matang, jangan sampai ada kekurangan maupun kesalahaan dalam pelaporan.

Karena semua itu nantinya akan menjadi bahan pemeriksaan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kita juga ingin pastikan, SPj harus besar dan lengkap. Biar tidak ada masalah dikemudian hari,” ujar Rohidin.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Armansyah Mursalin menegaskan, minimnya serapan anggaran itu jadi catatan penting pemerintah, khususnya di DPRD Provinsi. Sebab dari realisasi sementara itu, dipastikan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tahun 2017 ini akan lebih besar dari tahun lalu, yang hanya sebesar Rp 443 miliar.

“Jelas itu akan jadi Silpa semua kalau serapan rendah dan bahkan akan lebih besar,” ungkap Armansyah.

Permasalahan besar serapan anggaran itu harus segera diselesaikan. Jika perlu, Plt Gubernur harus tegas kepada pejabat dibawahnya.

Baik itu kepada kepala dinas muupun pejabat esolon lainnya, untuk dilakukan evaluasi secara besar-besaran. Sebab, dari serapan rendah itu, masyarakat sangat dirugikan.

“Gubernur harus tegas. Kalau memang tidak baik kinerjanya, lakukan evaluasi secepatnya,” tandasnya. (151)