Kepsek Belum Bisa Buat Dapodik

Foto : Ist

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Minimnya pembangunan sarana prasaran (Sapras) seperti ruang kelas belajar (RKB) di sekolah-sekolah kawasan pedalaman, atau sekolah dasar dan SMP yang berada cukup jauh dari pusat perkotaan kabupaten dan kecamatan, selama ini terjadi karena Kepala Sekolah (Kepsek) dan jajaran di sekolah bersangkutan mengalami kesulitan dalam membuat Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait kebutuhan sapras.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepahiang Dr Hartono MPd melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Nining Fawely Pasju SPt MM mengatakan pihaknya tidak bisa mempriotaskan pembangunan untuk sekolah-sekolah yang sangat minim sarana prasarana seperti sekolah dasar diwilayah Desa Air Punggur Kecamatan Muara Kemumu, karena pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah-sekolah dilakukan melalui sistem Dapodik.

“Kementerian itu, menentukan alokasi anggaran bedasarkan data Dapodik yang masuk, jadi usulan langsung dari sekolah masuk kesistem itu. Kita (Dikbud) hanya memfasilitasi untuk mendapatkannya, pusat sudah menentukan alokasinya kesekolah mana saja sesuai dengan Dapodik,” ungkap Nining.

Dikatakan Nining, jika Kepsek disekolah yang sulit diakses atau jangkau karena berada jauh dari pusat perkotaan, terkadang hanya fokus pada Dapodik untuk pendataan siswa karena terkait dengan dana Bantaun Operasional Sekolah (BOS) serta untuk sertifikasi tenaga pendidikan. Sehingga, abai pada urusan data kebutuhan sarana prasaran seperti ruang belajar, perpustaan dan lainnya. “Masa adanya yang mengajukan disekolah itu ada 3 buah perpepustaakaan, kan itu barang tidak mungkin sekolah itu ada tiga gedung perpustakaan,” tuturnya.

Menurut Nining, pihak Dikbud atau dinas sudah memberikan pendampingan dan bimbinggan kepada Kepsek yang bertugas di SD dan SMP yang akses sulit dan sarana masih minim tersebut. Agar bisa mengisi dapodik sarpras sesuai dengan kebutuhan.

Tetapi masih ada kendala lainnya, yakni lahan sekolah belum memiliki kejelasan. Sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan. “Ada lagi, laha sekolah belum jelas statusnya hibah atau apa, jadi tidak bisa dibangun,” ucapnya.

Tahun 2019, ada 77 paket pembangunan sarana prasarana sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kepahiang dengan total sekolah yang mendapatkan pembangunan baik rehap ataupun bangun baru sebanyak 44 sekolah. (320)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*