Kepala OPD Siap Dicopot

rapat temuan bpk
ASRI/Bengkulu Ekspress
RAPAT; Plt Bupati Bengkulu Selatan memimpin rapat tindaklanjut temuan BPK di ruang rapat kantor Bupati, Senin (4/60).

KOTA MANNA BENGKULU SELATAN, Bengkulu Ekspress – Banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap pengelolaan keuangan Bengkulu Selatan (BS), hingga menyebabkan Bengkulu Selatan kembali gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) langsung ditindaklanjuti pelaksana tugas (plt) Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi SE MM. Dirinya langsung mengumpulkan seluruh kepala OPD, serta menantangnya agar serius menindaklanjuti temuan tersebut.

“Saya minta komitmen semua kepala OPD menindaklanjuti temuan BPK, jika tidak tuntas harap mengundurkan diri dari jabatannya atau siap dicopot,” katanya saat memimpin rapat di ruang rapat kantor Bupati Bengkulu Selatan , Senin (4/6).

Gusnan mengatakan, dari temuan BPK tersebut, ada 11 OPD yang disorot. Sebab di 11 OPD tersebut banyaknya temuan aset yang belum tuntas, serta ada temuan kerugian negera. Ke-11 OPD tersebut yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes, Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan , Dinas Pertanian, Dinas Dikbud, Kantor Kecamatan Manna, BPPKB, BPKAD, Sekretariat Pemda BS dan RSUDHD Manna Bengkulu Selatan .

“Saya minta dalam dua minggu ke depan sudah ada perkembangan kegiatan menindaklanjuti temuan tersebut,” ujarnya.

Sebab, sambung Gusnan, waktu yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut hanya 2 bulan atau 60 hari sejak Laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan ke Pemda BS 28 Mei lalu. Sehingga jika tidak selesai, maka tahun 2019, Bengkulu Selatan akan kembali meraih predikat WDP. “ Saya ingin 2019 kita meraih WTP, silahkan mulai ditelusuri, jika ada kerugian negera yang tidak dikembalikan, kita laporkan ke aparat penegak hukum,” tandas Gusnan.

Penjabat Sekkab Bengkulu Selatan, Ir H Nurmansyah Samid mengatakan, temuan BPK tersebut diantaranya masih banyaknya aset yang tidak jelas. Bahkan dirinya memastikan hingga saat ini aset yang tidak jelas masih ada senilai Rp 88 Miliar lagi. Selain itu, ada kelebihan bayar hingga volume kurang pada kegiatan pembangunan, seperti ada beberapa proyek jalan di dinas PU, kemudian proyek di dinas kesehatan.

Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan, semua OPD dapat bekerja maksimal menuntaskan temuan tersebut. “ Saya mohon waktu 2 bulan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin menuntaskan temuan BPK, jangan sampai tahun 2019 nanti kita kembali meraih WDP karena masalah temuan BPK yang tidak selesai kita tindaklanjuti,” tandas Nurmansyah Samid.



Kepala Dinas Kesehatan, M Redhwan Arief S Sos MPH mengatakan, di dinasnya temuan aset ada di beberapa puskesmas seperti aset gunting atau sarung tangan tahun 1999 lalu. Kemudian ada juga proyek seperti pembangunan gedung di rumah sakit yang uang jaminannya belum dikembalikan sebesar Rp 255 Miliar.

Kemudian pembangunan ruang bebas rokok yang kerugiannya sekitar Rp 24 Juta. Dengan adanya komitmen tersebut, dirinya mengaku siap menindaklanjutinya dan memastikan waktu 60 hari semua temuan tersebut tuntas. “Saya siap mentaati komitmen tersebut, insya allah waktu 2 bulan ini, semua temuan BPK dapat kami tuntaskan,” demikian M Arief. (369)