Kementan Perbaiki Distribusi Sapi

JAKARTA – Krisis daging sapi di sebagian wilayah hingga memicu lumpuhnya perdagangan daging olahan beberapa waktu ini, memacu Pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap distribusi sapi di tanah air. Langkah ini diyakini akan menambah pasokan daging sapi di daerah konsumen, tanpa harus membuka keran impor daging pada akhir tahun ini.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan, stok sapi di sentra produksi dinilai mencukupi kebutuhan daging di tanah air.”Namun efektivitas distribusi ternak sapi harus ditingkatkan. Karena problem pengangkutan sapi ini memicu kelangkaan pasokan dan kenaikan harga,” ungkapnya kemarin (19/11).

Lantaran itu, Syukur menjelaskan pihaknya meningkatkan koordinasi dengan TNI AL beserta Kementerian Perhubungan, untuk memperlancar pengangkutan sapi dari sentra produksi ke sejumlah sentra konsumen seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Banten.

Mengapa hanya wilayah Jawa Barat yang dijanjikan kelancaran pasokan daging? “Karena untuk sentra produksi seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara masih cukup untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri,” terangnya.

Hanya saja, dia menambahkan, karena pengangkutan sapi dari Bima ke Jatim menggunakan kapal kayu dan berkapasitas kecil, maka waktu lebih lama, serta memicu”high cost. “Pengangkutan sapi dari Jatim ke Jabar atau Jakarta yang pakai kapal butuh seminggu. Padahal kalau pakai kereta api bisa lebih cepat dan murah,” jelasnya.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengakui, stok daging di beberapa pasar yang telah ditelusuri kementerian perdagangan (Kemendag) tercatat menipis. Bahkan, sebagian pedagangan daging sapi tidak berjualan.

Kondisi tersebut memicu mahalnya daging sapi, di angka Rp 98 ribu hingga Rp 105 ribu per kilo, atau jauh lebih mahal dibandingkan dengan patokan Kemendag yang sebesar Rp 80.400 per kilo. “Ada fackor berhentinya pasokan dari daerah. Namun ada juga yang dapat imbauan dari asosiasi untuk tidak berdagang,” ungkap Bayu.

Bayu menjelaskan, sebenarnya pasokan sapi di daerah masih cukup melimpah. Sayangnya, sapi yang dimiliki oleh warga ini cenderung disimpan untuk keperluan pribadi, dibandingkan pemenuhan konsumen luas. Selain problem datang dari peternak, Bayu menilai masalah pasokan daging ini juga terkait dengan RPH (rumah pemotongan hewan). Menurutnya, ada kondisibottle neck”di mana sapi harus melalui proses pengolahan di RPH, lantaran pedagang menginginkan produk jadi.

Kendati demikian, dalam hal krisis pasokan yang riil ini, Bayu menyatakan enggan mendesak kementerian pertanian apalagi untuk membuka kembali keran impor sapi.

“Karena mau nggak mau ini merupakan imbas kebijakan kita mengurangi impor. Tapi di luar itu, tambahan dalam negeri harus betul-betul diidentifikasi. Saya harap Dirjen Peternakan menginfokan secara akurat berapa sapi yang akan berangkat, dan kapan yang akan datang ke Jakarta. Jangan lagi disebut ekor, karena kita mintanya daging,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Importer Daging Indonesia Thomas Sembiring menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak memberikan solusi riil krisis daging ini. Menurut Thomas, Pemerintah selayaknya mematuhi UU Pangan yang telah digedok beberapa waktu yang lalu.

“Dalam regulasi itu sangat tegas bahwa Pemerintah harus menjamin pasokan pangan rakyat, dengan harga yang terjangkau. Regulasi itu jangan dilanggar sendiri,” terangnya. (Gal)