Kelurahan Belum Ajukan Anggaran Fisik

duit
Foto : IST

TAIS, Bengkulu Ekspress – Hingga akhir September ini, serapan dana kelurahan baru 50, 1 persen. Dari 20 kelurahan di Kabupaten Seluma, rata-rata baru mengajukan anggaran rutin saja. Belum ada yang mengajukan anggaran untuk pembangunan fisik.

“Hingga saat ini belum ada yang mengusulkan anggaran untuk pembangunan fisik, baru mengajukan untuk anggaran rutin dan pemberdayaan,” kata kepala BPKD Seluma, Deddy Ramdhani SE M. SE MA kepada wartawan, kemarin.

Disampaikan Deddy, usulan rencana pembangunan sebelumnya masing-masing Kelurahan telah menyampaikan, hanya saja hingga saat ini belum ada Kelurahan yang mengajukan pencairan untuk pembangunan fisik.Total dana Kelurahan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp7 4 miliar. Masing-masing kelurahan menerima sekitar Rp 700 juta.

Untuk pembangunan fisik dana Kelurahan ini bisa saja melibatkan pihak ketiga atau kontraktor. Namun, bisa juga dikerjakan secara swadaya bersama masyarakat Kelurahan. Hanya saja, untuk keputusan tersebut haruslah melewati musyawarah bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing Kelurahan. Karena LPM ini sendiri diambil dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama di masing-masing Kelurahan. Tugas LPM ini sendiri merumuskan dan memutuskan rencana pembangunan bersama dan melakukan pengawasan.



“Mau dikerjakan swadaya atau melibatkan pihak ketiga, itu tergantung hasil musyawarah dengan LPM. Bisa saja swadaya atau menggunakan rekanan,” sambungnya.

Sebelumnya, dana tahap pertama sudah ditransfer ke rekening daerah sebanyak 50 persen dan saat ini untuk tahap kedua dana Kelurahan juga telah masuk ke Kas Daerah (Kasda) sehingga, total Rp7, 4 miliar dari pemerintah pusat, telah diterima Pemda Seluma dan disalurkan ke 20 Kelurahan.

Diketahui, sejumlah kelurahan saat ini belum mengajukan untuk anggaran pembangunan fisik karena memang waktu sudah memasuki penghujung tahun anggaran. Dikhawatirkan pembangunan fisik tidak akan cukup waktu. Selain itu juga, karena anggaran untuk perencaan pembangunan masih minim. (333)