Kegiatan Sekolah Ditanggung Dana BOS dan APBD


RIO/BE
program SPP gratis tidak boleh satu rupiahpun dibebankan ke wali murid dalam bentuk apapun oleh pihak sekolah maupun melalui Komite Sekolah.

BENGKULU, BE – Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis SMA/SMK sederajat yang masuk dalam 18 program prioritas Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Dr H Rosjonsyah tahun depan, dipastikan akan diterapkan. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP menegaskan, dalam program SPP gratis itu, tidak boleh satu rupiahpun wali murid dibebankan iuran dalam bentuk apapun oleh pihak sekolah maupun melalui Komite Sekolah.
“Tidak boleh iuran apapun kepada wali murid, ketika SPP gratis diterapkan tahun depan,” terang Dempo kepada BE, kemarin (9/9).
Dijelaskannya, ketika program SPP gratis diterapkan, untuk gaji guru dan staf honorer yang bersumber dari SPP, nantinya gaji tersebut akan dianggarkan melalui APBD maupun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Termasuk semua kegiatan sekolah, juga akan dianggarkan melalui BOS dan APBD Provinsi Bengkulu.
“Soal gaji honorer dan sebagainya, akan ditangung semua di APBD dan BOS,” tambahnya.
Untuk sumbangan ke sekolah, menurut Dempo tetap saja boleh dilakukan. Hanya saja sumbangan itu, tidak boleh dibebankan kepada wali murid secara merata. Pihak sekolah maupun Komite dilarang keras untuk memaksakan sumbangan itu dilakukan.
“Boleh sumbangan, tapi tidak dipaksakan oleh sekolah. Contohnya ketika ada alumni ingin bangun masjid, ya silahkan. Tapi sekolah tidak boleh mengadakan penggalangan dana ke wali murid. Hanya boleh keiklasan walimurit saja,” ungkap Dempo.
Jika nantinya penerapan SPP gratis itu dilakukan, ditemukan ada wali murid yang dilakukan pengutan sumbangan dari pihak sekolah, maka wali murid diminta oleh melaporkan ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Sehingga DPRD akan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas. “Kalau ada orang tua yang dilakukan pengutan, lapor ke Komisi IV,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, Drs Eri Yulian Hidayat MPd mengatakan, program SPP gratis belum bisa diterapkan tahun ini, maka akan diterapkan tahun 2022 mendatang. Sebab, tahun ini pihaknya bersama DPRD akan menyiapkan regulasi teknsi program SPP gratis.
“Regulasinya masih kita kaji. Semua masih dalam proses,” terang Eri.
Anggaran kegiatan sekolah yang sebelumnya diambil dari SPP, berdasarkan rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi, maka akan dianggarakan lewat APBD dan efektifitas dana BOS. Nanti pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Komite SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu. “Senin kita rapat lagi, untuk finalisasinya. Yang jelas, program SPP gratis, akan kita wujudkan bersama,” tutupnya. (151)