Kegiatan di PUPR Terancam Tak Terealisasi, Dewan Ingatkan Pemprov Fokus Program Prioritas

Foto 3 Hendrik/ BE – Kadis PUPR Provinsi, Ir. Mulyani

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Sejumlah kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini terancam tidak terealisasi.

Menyikapi hal itu, Pemprov Bengkulu diingatkan untuk tetap fokus dalam merealisasikan atau menjalankan program yang termasuk skala prioritas. Meskipun diketahui bersama jika sejumlah anggaran dilakukan pemangkasan.

Foto 1 Hendrik/ BE – Tampak depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

“Kita prinsipnya sepakat dengan hasil pembahasan kawan-kawan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu terkait APBD Perubahan tahun ini. Karena bagaimanapun juga pandangan kawan-kawan Banggar dalam pengelolaan keuangan daerah, tentunya harus berproses dan program yang dicanangkan tujuannya baik,”
Kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, SH, Rabu (1/9).

Hanya saja, lanjut Herwin, pihaknya tetap mengingatkan, terutama pada eksekutif untuk tetap fokus dalam menjalankan program prioritas daerah.

Foto 2 IST/ BE – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, SH

“Misal program prioritas itu untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, baik pada sektor kesehatan ataupun upaya pemulihan ekonomi. Maka harus fokus, mulai dari perencanaan hingga realisasinya nanti,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sengaja mengingatkan pada poin ini, lantaran terkadang eksekutif itu lamban dalam merealisasikan kegiatan. Dimana faktanya bisa dilihat pada capaian serapan anggaran.

“Kita minta ketika program itu termasuk skala prioritas, ya segera direalisasikan dan jangan ada kesan ditunda-tunda,” tegasnya.

Ia menegaskan, disamping itu dengan banyaknya pemangkasan seperti pada Dana Alokasi Umum (DAU), tentunya sedikit banyak pasti berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Namun jangan pula karena pemangkasan itu, dijadikan alasan bagi eksekutif terhambatnya program pembangunan daerah,”jelasnya.

Disisi, Kadis PUPR Provinsi, Ir. Mulyani mengaku, ada sekitar 6 paket kegiatan yang total anggarannya berkisar Rp 20 miliar yang belum selesai menjalani proses lelang. Kalau dalam proses lelangnya nanti penandatanganan kontrak akhir bulan depan, tentunya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan.

“Mengingat dengan waktu yang tersisa, tidak memungkinkan,” ungkap wanita yang kerap disapa Ning ini.

Apalagi, lanjut Ning, kegiatan yang dimaksud berupa pembangunan gedung. Dimana pelaksanaannya lebih detail, seperti kerapian sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

“Adapun 6 paket kegiatan yang dimaksud yakni rehab dan renovasi lanjutan Masjid Raya Baitul Izzah, penataan kawasan lapangan merdeka, serta kegiatan lainnya,” jelasnya.

Ia menyampaikan, pada APBD P pihaknya belum bisa memastikan bakal mengusulkan anggaran untuk pembangunan atau tidak. Karena terlebih dahulu kita harus melihat kondisi keuangan.

“Terkait terealisasinya 6 paket kegiatan itu, kita juga melihat dari hasil pembahasan APBD Perubahan ini. Tapi yang jelas kita kaji lagi kedepannya,” tutupnya. (HBN/Adv)







    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*