Kebun Sawit Picu Krisis Air Bersih

TAIS, BE- Krisis air bersih di Seluma ternyata tak hanya dialami warga di ibukota Kabupaten Seluma, Tais, saja. Melainkan puluhan ribu penduduk di puluhan desa di Seluma juga kekeringan. Usut punya usut, kondisi kekeringan ini diduga akibat aktivitas pembukaan hutan yang dilakukan oleh sejumlah investor perkebunan kelapa sawit yang telah mendapat izin dari pemerintah. Anggota DPRD Seluma, Martoni SHI menuturkan, kenyataan kekurangan air yang mulai terjadi ketika kemarau baru berlangsung 1 bulan baru terjadi akhir-akhir ini. Kondisi tersebut bersamaan dengan sejak beberapa tahun terakhir sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan pembebasan dan penggusuran lahan hutan. Fakta pendukung lainnya, aktifitas pembukaan ribuan hektar lahan tersebut terdapat di hulu-hulu sungai. “Sekarang ini ledeng PDAM yang sampai ke rumah-rumah warga sudah kering. Karena sumber airnya kering. Sumber airnya kering karena sudah puluhan ribu hektar lahan dibuka untuk kebun sawit, semuanya di wilayah hulu sungai,” kata Martoni. Dipaparkan Martoni, aktivitas pembukaan lahan besar-besaran itu seperti di wilayah hulu Sungai Alas di Ulu Alas, Kecamatan Semidang Alas (SA); di hulu Sungai Talo, Kecamatan Ulu Talo; di hulu Sungai Seluma, Seluma Timur dan Seluma Utara. ”Biang masalah krisis air, mungkin sekali karena masalah itu (perkebunan sawit, red),” katanya. Menurut Martoni, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghentikan pemberian izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bila perlu, dilakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang sudah mendapat izin dan melakukan aktifitasnya, jika aktifitasnya menyebabkan krisis air bersih maka cabut izinnya. ”Moratorium dululah pemberian izin perkebunan sawit bagi investor. Kalau mau beri izin perkebunan, bisa kebun karet, kebun kakao. Karena diketahui pohon sawit itu menghabiskan air 8 sampai 10 liter per batang per hari, bayangkan kalau ada puluhan ribu hektar kebun sawit,” katanya.

PDAM Kaur Macet Total
Ancaman krisis air bersih di Kaur, hingga kemarin, juga belum teratasi. Alih-alih teratasi, perusahaan air minum daerah yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat justru ikut menjadi masalah lantaran sudah lama tak bisa melayani pelanggannya. Macetnya pelayanan PDAM Kaur diketahui akibat rusaknya mesin instalasi gravitasi pipa. Kondisi ini diakui Kepala Dinas PU Kaur Jon Harimol SSos kepada BE, kemarin (4/7). Ia mengatakan, kerusakan pipa itu karena dimakan usia. Meski sudah kerap diusulkan dana untuk mengganti, Jon mengatakan, usulan itu belum disetujui legislatif. “Walaupun anggaran tidak ada, namun PDAM terkadang menyisakan satu pipa bisa dioperasikan untuk sementara ini kendati tekanan kurang maksimal,” jelas Jon. Akibat tak bisa melayani, ribuan warga Barabai yang mengandalkan distribusi air bersih PDAM terkena imbas. Menurutnya, pihak Pemkab meminta Sejumlah warga untuk bersabar, karena kekecewaan terhadap layanan PDAM. “Sudah banyak pihak warga beberapa kali melapor ke PDAM setempat namun belum mendapat pelayanan maksimal. Sehingga kesal kepada PDAM mengingat air merupakan kebutuhan pokok untuk mandi dan berwudhuk,” jelasnya. Lanjut Jon, untuk memenuhi kebutuhan air selama ini, warga terpaksa memakai air sumur yang sudah lama tidak digunakan. “Kita harapkan semuanya akan diupayakan sebaik mungkin,” katanya. PU berjanji segera mencari penyebab sering rusaknya pipa, walapaun rusaknya sudah terlalu parah. Mengingat perbaikan ini hanya sementara, sebelum ada penggantinya yang baru agar masalah itu segera teratasi. “Dalam perubahan anggaran ini akan kita sudah mengusulkan agar DPRD menyetujui anggaran PDAM tersebut,” jelasnya. Sementara itu, Sekretrais Komisi III Bidang Anggaran DPRD Kaur H Sonuhdi SE mengungkapkan, jika ada usulan maka pihaknya akan segera menyetujui agar adanya pembangunan PDAM khususnya gravitasi air. “Sebelumnya kita tidak melihat adanya usulan anggaran PDAM untuk fasilitas air bersih, oleh karena itu kita akan lihat dalam perubahan tahun ini, ada atau tidaknya usulan tersebut,” jelasnya. (444/823)