Kapolres Seluma akan Usut Alsintan Diperjualbelikan

Ilustrasi

SELUMA TIMUR, bengkuluekspress.com – Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo memastikan akan mengusut dugaan penjualan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan Jembatan Gantung di Desa Nanti Agung, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Kapolres mengatakan, untuk dugaan penjualan Alsintan pihaknya akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Serta untuk laporan jembatan gantung, pihaknya akan berkoordinasi ke Inspektorat Seluma.

“Ya kita tanggapi semua itu, kita akan usut. Kita akan segera lakukan Pulbaket terhadap perkara ini,” tegasnya.

Kapolres mengatakan, terkait Alsintan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum mantan Kades dan perangkatnya ini, dirinya telah mengetahui dari pemberitaan media. Sehingga dirinya meminta tim untuk turun melakukan Pulbaket perkara ini. Sementara untuk jembatan gantung karena laporannya telah masuk ke Polres Seluma, maka akan berkoordinasi ke Inspektorat untuk melakukan auditnya.

“Setiap laporan pasti kita tanggapi dan proses. Kalau untuk proses hukumnya nanti kita lihat dari Pulbaket. Kalau memenuhi unsur pidana, maka pasti akan kita proses sesuai hukum yang berlaku,” terang Kapolres.

Terpisah, mantan Kades Nanti Agung, Sipin Pri membantah jika Alsintan milik kelompok tani tersebut diperjualbelikan. Alsintan tersebut saat ini masih ada di kelompok tani. Terkait Alsintan tersebut tidak diserahterimakan ke desa, Sipin Pri mengatakan bahwa Alsintan ini bukan barang inventaris atau aset desa, tapi milik Kelompok Tani, Harapan Makmur.

“Yang jelas pernyataan itu fitnah yang tidak berdasar. Karena foto diberita tersebut tidak sesuai fakta, barangnya masih ada kok. Handraktor bantuan yang dimaksud itu waktu saya masih menjabat Kades di jaman Gubernur Agusrin tahun 2009 lalu bukan tahun 2019,” kilahnya.

Terkait jembatan gantung tahun anggaran 2019 dengan anggaran Dana Desa (DD) Rp 625 juta yang diungkit, tidak ada kerusakan seperti disampaikan oknum warga. Kondisi jembatan gantung tersebut masih baik dan masih bisa dilalui masyarakat.

“Kita siap adu data dan cross cek ke lapangan. Karena dari titik nol sampai selesai pekerjaan dihadiri langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan pendamping desa,” demikian Sipin Pri. (jef)