Kak Seto Kehabisan Cara Dorong Pemerintah Jalankan UU Anak Terlantar

JAKARTA – Pemerhati anak Seto Mulyadi mengaku kehabisan cara untuk mendorong pemerintah agar mau menjalankan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.

“Saya kehabisan kata-kata dan cara untuk mendorong pemerintah,” ucap pria yang kerap disapa Kak Seto, Senin (22/7).

Pernyataan ini menanggapi kasus DS, bocah 12 tahun yang kembali berulah kedapatan mencuri. Padahal, beberapa bulan yang lalu, dirinya beserta Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan YLBHI telah melakukan investigasi ke Kota Siantar untuk mencari jalan keluar bagi DS yang kabarnya tidak diterima lagi oleh keluarga setelah mencuri.

Di samping itu, KPAI, kata Kak Seto, sudah menyurati Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial terkait kasus hukum dan terkait pengasuhan.

“Kami juga sudah menyurati Menteri Sosial, Gubernur Sumut, Walikota Siantar, Pengadilan Siantar, Dinsos Siantar. Tapi, sampai hari ini menurut penjelasan Darwis, wartawan di Siantar yang menampung DYS bahwa Dinsos menolak memproses penetapan kuasa asuh dan penempatan DYS. Sehingga sampai hari ini DYS menumpang tinggal dengan Darwis dan mencari uang dengan mencuri,” papar dia.

Meski kehabisan cara, Kak Seto akan berusaha menghubungi Polda Sumatera Utara untuk meminta agar DS ditempatkan di Kemensos sesuai dengan saran Dirjen Resos.

“Dirjen Resos mengatakan bahwa jika Dinsos Kota Siantar dan Dinsos Sumut tidak bersedia mengurus DYS, Kemensos siap menampung. Mudah-mudanan komunikasi kami dengan Polda Sumut segera mendapat solusi yang terbaik bagi anak,” harapnya.

Seperti diketahui, DS kembali berulah, tadi pagi dia ketahuan mencuri sebuah laptop dan hampir diamuk massa. Makannya, untuk menghindari amuk massa, wartawan di sana langsung menyerahkan DS ke polisi. (chi/jpnn)