Kajari: TP4D Jangan Dijadikan Tameng

Enam OPD melakukan penandatangan MoU. Tampak Kajari Mukomuko ketika sampaikan sambutan
1. Budi/Bengkulu Ekspress
Enam OPD di Kabupaten Mukomuko melakukan penandatangan dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Mukomuko, kemarin (23.8). Tampak Kajari Mukomuko Agus Irawan ketika menyampaikan sambutan

MUKOMUKO,Bengkulu Ekspress– Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Mukomuko kembali menjalin memorandum of understanding dengan organisasi perangat daerah (OPD) di Kabupaten Mukomuko. Kemarin (23/8) pagi, sebanyak 6 OPD kembali melakukan MoU dengan TP4D dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Pada kesempatan penanda tanganan MoU itu, Kajari Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto SH MH mengingatkan, MoU dengan TP4D jangan dijadikan tameng saja, namun korupsi tetap dilakukan.Kajari Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto SH MH didampingi sejumlah pejabat Kajari Mukomuko lainnya menegaskan,

“Dalam MoU ini, TP4D hanya sebatas pendampingan dan mengawal berjalannya kegiatan pembangunan untuk kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat. Jika ada indikasi mengarah ke tindak pidana, dipastikan tetap dilakukan proses hukum.”

Kajari juga menyampaikan kepada jaksa dan stafnya tetap menjalankan tupoksi secara profesional dan berpedoman dengan peraturan yang berlaku.”Khusus secara internal. Dalam penanganan TP4D wajib menyampaikan laporan secara rutin. Ini membuktikan bahwa MoU yang telah dilakukan benar-benar di terapkan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada,”ungkapnya.

Keenam OPD itu yang menjalin MoU dengan TP4D itu antara lain, Dinas Pertanian, Badan Keuangan Daerah,Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja.



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Edi Yanto SE menyampaikan, sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari TP4D. Contohnya dalam pembebasan lahan. Awalnya masyarakat bersikeras tidak mau melepas. Setelah tim TP4D turun, tujuan yang sangat positif untuk daerah dan masyarakat banyak itu dapat terwujud dan warga yang bersangkutan mau melepaskan lahan atau tanah milik yang bersangkutan.  “Ini salah satu permasalahan saja. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang dapat di selesaikan TP4D,”demikian Edi. (900)