Kadis DPKD Geram, Dibilang Amburadul

MUKOMUKO,BE – Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) Ir Kasmidi Kasim geram bukan kepalang atas pernyataan Pansus DPRD yang menyatakan data aset milik Pemkab amburadul, saat sidang paripurna berlangsung di DPRD. Terlebih pernyataan itu dilontarkan diacara resmi selevel sidang paripurna dan dihadiri Ketua DPRD Drs Arnadi Pelam, Wabup Choirul Huda para anggota DPRD dan pejabat Pemkab Mukomuko lainnya.  Kasmidi Kasim langsung melampiaskan kemarahannya itu di lokasi parkir di depan gedung DPRD, usai paripuna kemarin.

“Saya tidak terima dibilang data aset daerah amburadul, yang amburadul itu mereka (DPDRD-red). Pada saat pertemuan beberapa waktu lalu memang bentuk neraca yang saya sampaikan, namun data yang diminta Pansus ada tuh di kantor,” celetu Kasmidi Kasim emosi.

Untungnya kemarahan Kadis DPKD itu bisa diredam oleh Kepala Inspektorat Daerah, Ir Rusli Ruslan, Asisten III H Fattaruddin dan Kepala BPBD Jasni Bahari. Sehingga kemarehan itu tidak berbuah adu jotos antara pejabat Pemkab dan dewan.
Sayangnya saat BE mencoba mengkonfirmasikan kemarahankepada kepala DPKD, sempat dihalaingi Kepala Ipda “ Janganlah dulu, Pak Kasmidi lagi emosi,”singkat Rusli Ruslan.

Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait kemarahan Kadis DPKD itu, Ketua Pansus Asset Daerah DPRD Kabupaten Mukomuko M Ali Syaftaini SE mengatakan,“ Mau marah atau mengamuk itu silakan saja. Pansus bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada dan laporan yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta yang telah dijalankan beberapa waktu lalu.” Politisi dari Partai Golkar ini menimpali, Jika memang data aset itu ada dan sudah siap, mengapa tidak disampaikan ke Pansus. Laporan yang disampaikan itu hasil kerja  pansus. Hal itu jugsa disesuaikan dengan surat resmi  dari eksekutif yang meminta tambahan waktu untuk menyediakan data aset daerah, yang diminta Pansus.

Dibeberkan Ali banyak aset milik Pemkab Mukomuko saat ini menghilang. Diantaranya mobil Kijang Standart, Kijang Isuzu bantuan Provinsi Bengkulu,  kendaraan dinas roda dua merek Krisopaz dan Jasper X pengadaan tahun 2004. Juga kendaraan roda dua merek Garuda bantuan Kabupaten Bengkulu Utara, Genset 10 ribu watt merek Yanmar, serta organ tunggal dan aset lainnya.

“Pansus ini dibentuk karena adanya kejelian dari anggota DPRD. Ini baru temuan-temuan kita saja mungkin ada banyak lagi aset yang hilang, timpalnya.
Karenanya Pansus meminta data aset sejak Kabupaten Mukomuko dimekarkan hingga per 31 Desember 2011 lalu. Namun pihak eksekutif belum mampu memberikan data yang diminta tersebut.

Saat sidang paripurna Laporan Pansus tentang aset daerah itu dibacakan oleh Anggota Pansus Nurlina Zamdial MSi. Isinya pada pertemuan pertama 19 September 2012 pihak pansus asset daerah tidak bisa membahas substansi dan pemanfaatan aset pemerintah daerah. Karena eksekutif tidak dapat menyediakan laporan tertulis data aset. Pertemuan itu juga hanya dihadiri keterwakilan dari Dinas Pendapatan Daerah dan Kekayaan Daerah (DPKD). Berikutnua pada 24 September 2012 dilakukan pertemuan kedua dan ada perkembangan kehadiran dimana pihak eksekutif diwakili Asisten II , Kepala DPKD dan Kabag Umum Sekretariat Setdakab. Hanya saja pada pertemuan itu data yang dimkinta tidak juga diberikan. Lalu pada  25 September saat pertemuan ketiga, dari eksekutif  dihadiri pejabat yang sama, namun tidak juga memberikan data aset yang diminta Pansus. Diakui ekskutif menyampaikan rekapitulasi barang ke neraca periode sampai 31 Desember 2011. Meskipun rekapitulasi barang ke neraca dan rincian barang ke neraca adalah pencatatan asset produk system aplikasi computer. Namun data yang disajikan tidak mencantumkan daftar asset yang bergerak dan tidak bergerak. Terutama saham pemerintah daerah di Bank Bengkulu.  Melihat ketidak mampuan pihak eksekutif tersebut pansus asset daerah berkesimpulan bahwa pencatatan, pengelolaan serta pemanfaatan asset daerah Kabupaten Mukomuko masih amburadul. Juga tidak tepat sasaran dan perlu pembenahan secara komprehensip. (900)