Kades & Perangkat Desa 6 Bulan Belum Gajian

BENTENG, BE – Sebanyak 142 orang kepala desa (kades) se- Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng)  dan  perangkatnya belum gajian terhitung periode  bulan Januari hingga Juni 2013.
Hal itu disebabkan  belum adanya usulan pencairan alokasi dana desa dari pihak kecamatan sehingga belum dapat diproses oleh oleh pihak  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)  Kabupaten Benteng.
“BPMPD sifatnya hanya menerima usulan dari pihak kecamatan dan memprosesnya hingga anggaran pembayaran gaji kades dan perangkatnya dapat dicairkan. Namun saat ini belum ada usulan dari pihak kecamatan,” ungkap Kepala BMPMD Benteng, Agus Salim SSos.
Selain itu, kata Agus, belum dibayarkannya gaji seluruh kades dan perangkatnya ini juga terkendala belum adanya   laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada triwulan 3 dan 4 tahun 2012 lalu.  Padahal laporan keuangan yang dimaksud sangat perlu untuk sebagai dasar pihaknya untuk melakukamn pencairan terhadap gaji kades dan perangkatnya.
Tak hanya bagi kades se-Benteng ini yang gajinya belum dicairkan, namun juga   untuk para kades dan perangkat yang mengundurkan diri karena mencaleg tersebut. Total anggaran untuk pembayaran gaji kades dan perangkatnya serta anggaran desa  tahun 2013 ini mencapai sebesar senilai Rp 13 Miliar.  “Kita belum akan mencairkan gaji kades dan perangkatnya,  sebelum laporan pertangungjawaban diberikan kepada kita,” terangnya.
Sementara itu, Kades Padang  Siring Kecamatan Karang Tinggi, Rinto Harahap mengatakan, mereka sangat membutuhkan anggaran desa dan gaji perangkatnya tersebut. Karena hal itu untuk memotivasi kinerja dari pada perangkat agar lebih baik dan maksimal lagi. Namun kalau seperti saat ini untuk melakukan sebuah acara di tingkat desa dalam rangka HUT Benteng ke-5 ini saja, pihak desa tidak bisa berbuat banyak karena belum cairnya, anggaran desa tersebut. Ia meminta agar pihak kecamatan agar segera mengusulkan kepada BPMPD sehingga pencairan dana desa dapat dilakukan.  “Kami sangat membutuhkan dana anggaran desa dan gaji perangkat untuk memotivasi kinerja,” terangnya. (111)