Kades Ogah Terlibat BLSM

TAIS, BE-Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Seluma tak mau dikaitkan dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, para Kades khawatir penerima bantuan itu tidak tetap sasaran, hingga berpotensi memicuh gejolak.
“Kami dari perkumpulan Kades se-Kecamatan Sukaraja tidak bersedia untuk dilibatkan dalam penyaluran BLSM sehingga mengharapkan ada verifikasi ulang terhadap penerima ,” kata Kades Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja, Evan Efrianto.
Selain itu, Kades Keban Agung Kecamatan Air Periukan, Alian Mulyadi menegaskan, dirinya dan sejumlah rekannya juga menolak akan pembagian BLSM tersebut. Mengingat banyak warganya yang tidak termasuk dalam penerima BLSM. Sedangkan, yang terdata dari pusat berjumlah 29 0rang sedangkan data yang ada didesa berjumlah 125 orang. Hal inilah yang membuat penolakan untuk melakukan pembagian tersebut.
“Kita kawatir akan jalannya pembagian ini jika data yang ada simpang siur dan tepat sasaran ini dan kita juga tidak ingin jadi amukan mereka yang benar-benar membutuhkan BLSM ini,” terang Alian Mulyadi.
Sementara itu, Bupati H Bundra Jaya SH MH menegaskan, dirinya meminta Kades menunda pembagian BLSM bagi yang dinilai salah sasaran. Pun begitu permintaannya terhadap pembagian Raskin di setiap desa. “Saya harap kades dapat mempending atau menunggu terlebih dahulu untuk membuat jadwal pembagian undangan BLSM yang diduga tidak tepat sasaran tersebut serta dapat memveritifikasi lagi data yang ada. Serta yang telah tepat peruntukkan silahkan untuk digaikan langsung,” terang Bundra.
Ditegaskan Bupati, sejauh ini pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Provinsi Bengkulu serta Dinas Sosial  Provinsi terkait banyaknya sejumlah warga Seluma yang tidak tepat sasaran dalam pembagian raskin serta dalam BLSM nantiknya. Untungnya saat ini pembagian BLSM belum dilakukan, mengingat saat ini diyakini Bupati masih banyak tidak tepat sasaran, sehingga ini nantiknya dapat menjadikan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
“ Mana yang telah sesuai silahkan untuk dijalankan. namun yang masih ragu dengan data yang ada maka tidak ada kata lain untuk menunggu terlebih dahulu sembari dilakukan koordinasi dengan pusat,” tegas bupati. (333)