Kades Klaim Tak Terlibat Pungli

pungli_big
fOTO : ist

TAIS KABUPATEN SELUMA, Bengkulu Ekspress – Sekalipun dugaan pungutan liar (pungli) pengambilan sertifikat tanah pada program pronadi Desa Tumbukan, Kecamatan Lubuk Sandi, sudah dalam penyelidikan Polres Seluma. Kepala Desa (Kades) Tumbukan, tetap mengklaim dirinya tidak terlibat dalam dugaan pungli itu. Pasalnya, sebelum penyerahan sertifikat kepada warga telah dilakukan rapat bersama terkait iuran yang harus dikeluarkan. Mengingat pekerjaan pengukuran lahan tersebut pekerjaan tim dinilai wajar dilakukan iuran.

“Dalam berita acara rapat bersama sudah ada. Bahwa saya sedikitpun tidak menggunakan uang tersebut. Karena yang mengurusi masalah pembuatan sertifikat prona tersebut ada Timnya dan saya tidak terlibat. Tugas saya hanya menyetujui dan menanda tangani berkas pengurusan sertifikat prona yang diajukan masyarakat tersebut,” tegas Su kepada BE sesaat setelah pertemuan dengan Sekda Seluma, kemarin (4/6).

Selain itu, lanjut Kades, dalam penentuan besaran biaya yang dipungut tersebut telah dibahas dalam musyawara desa bersama masyarakat yang mendapat program Prona ini. Itu dibuktikan dengan berita acara rapat tersebut.
‘’Waktu rapat tersebut semua telah menyetujui, sedikitpun tidak ada pemaksaan. Bahkan besaran uang tersebut mereka sendiri yang menentukan,’’ katanya.

Su menerangkan, hasil rapat kemarin uang yang sudah dipungut dari penerima prona haruslah di kembalikan. Namun menurutnya, uang tersebut jelas sudah tidak ada lagi. Mengingat dirinya juga tidak terlibat melainkan kinerja dari tim prona desa.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Polres Seluma, melidik dugaan pungutan liar atas dalam pembuatan sertifikat prona. Kades diduga meminta biaya yang besarannya bervariasi. Untuk tanah pekarangan dikenakan biaya Rp 500- 700 ribu. Sedangkan untuk lahan perkebunan dipungut Rp 1 juta. Saat ini sudah 75 persen atau 342 sertifikat sudah diserahkan kepada warga dari total 456 sertifikat yang telah dibuat.

“Sebagian besar Sertifikat sudah diambil. Namuna ada juga yang belum mengambil karena pemilik sertifikat warga Bengkulu,” sampainya.(333)