Juru Parkir Demo Lagi

BENGKULU, BE – Pihak Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) boleh saja mengklaim tidak ada lagi persoalan di zona 6 parkiran Lingkar Timur dan Panorama. Namun nyatanya kemarin, juru parkir se-kota yang tergabung dalam Persatuan Parkir Kota Bengkulu (PPKB) dan Himpunan Parkir Kota Bengkulu (HPKB), kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Bengkulu. Mereka bermaksud menemui Walikota Bengkulu H Ahmad Kanedi SH MH, agar mengetahui kondisi juru parkir setelah berada di bawah pihak ketiga, dalam hal ini CV. Tiga Saudara. Aksi demo juru parkir ini dimulai sekitar pukul 09.40 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Mereka bergerak dari depan DPRD Kota ke depan kantor walikota. Aksi massa yang berjumlah puluhan orang tersebut sempat membuat hearing yang dilakukan anggota dewan dengan pihak Rumah Sakit Tiara Sella di gedung DPRD kota terhenti sejenak, karena suara bias dari pengeras suara pengunjuk rasa yang menganggu jalannya hearing. Setelah sampai didepan kantor walikota para demonstran ingin walikota menemui mereka, sambil meneriakkan slogan, rakyat ingin bertemu dengan pemimpinnya bila masih memikirkan rakyat. Oleh karena dianggap belum mendapatkan tanggapan dari kantor walikota, salah satu orator mengajak masuk para demonstran dan ingin menempelkan karcis di kendaraan di dalam areal kantor walikota. Namun aksi ini dihadang anggota polisi yang mengawal, sehingga sulit bagi para demonstran untuk maju merangsek ke dalam karena jumlah mereka sedikit. Akhirnya karena kesal, salah satu juru parkir yang juga orator dalam aksi tersebut menempelkan karcis parkir di kendaraan di depan areal pagar walikota. Karcis yang ditempelkan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kendaraan dinas yang terparkir di luar, tetapi juga kendaraan pribadi milik Satpol PP kota yang terparkir diluar dan kendaraan milik wartawan yang meliput juga ditarik biaya parkirnya. Selang waktu 30 menit, perwakilan pengunjuk rasa diterima masuk ke-kantor walikota. Mereka yang masuk adalah Imron, Teheran, Danari, Ringa Sitompul dan Miss Farida. Mereka ditemui Asisten 3, Muryadi, Asisten 1, Dra Rosmida dan Asisten 2, Drs H Facrudin Siregar MM serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Bengkulu, antara lain Kabid Darat Supin AR Marzuki, Kasi Prasarana dan Keselamatan Tehnik Sarana Bidang Perhubungan Darat, Firdaus MZ dan Kasi Angkutan Ahmad Batuah SH. Sedangkan Walikota Bengkulu, Ahmad Kenedy sedang tidak berada ditempat dari info yang didapat sedang dinas keluar. Pertemuan perwakilan juru parkir dan pejabat Pemkot sendiri berlangsung di ruangan Humas Pemkot di lantai dasar. Menjadi pembicara pertama dalam dialog tersebut ialah Pembina Himpunan Parkir Kota Bengkulu A Yamin SH (Omeng) yang mengatakan walikota belum pernah menanggapi polemik parkir dan dianggap lepas tangan dalam persoalan perparkiran. Padahal Omeng mengungkapkan, penderitaan juru parkir sejak dibawah manajemen CV Tiga Saudara. “Kami pada dasarnya ingin bertemu pemimpin dan ingin mengungkapkan bahwa juru parkir se-Kota Bengkulu kecewa dengan keputusan Pemkot terkait masalah perparkiran,” ungkapnya. Sitompul yang merupakan Ketua PPKB juga mengatakan hal serupa dan menjelaskan bahwa perlakuan CV Tiga Saudara sangat keterlaluan terhadap juru parkir. “Masa setoran berubah terus dan semakin lama semakin besar ditetapkan CV Tiga Saudara, berarti mereka tidak memikirkan kehidupan keluarga kami,” jelasnya. Dijelaskan Miss Farida yang tak lain Ketua HPKB, bahwa juru parkir saat ini tertindas dan tertekan dengan peraturan baru yang dikeluarkan CV Tiga Saudara. “Bila petugas parkir tidak menuruti persyaratan CV Tiga Saudara maka juru parkir harus diganti. Padahal pergantian nama SPT (surat perintah tugas) tidak ada, yang ada ialah memperpanjang SPT,” tutur Farida. Sementara itu Asisten 3, Muryadi yang menjadi pembicara mewakili Pemkot menampung aspirasi juru parkir serta mengerti maksud dan tujuan juru parkir berdemonstrasi, yang diantaranya menganggap penentuan setoran yang dilakukan CV Tiga Saudara terlalu cepat dan meminta urusan parkir dikembalikan ke Dinas Perhubungan. “Aspirasi telah kami tampung dan akan kami masukkan ke rapat pembahasan agar dapat diketahui pimpinan (walikota). (cw3)