Jatah APBN Turun Rp 300 M

Dampak Penerimaan Pajak merosot
NGETEH BARENG: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Rinardi duduk bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani dalam kegiatan TEBAR SINERGI ngeteh bareng yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Rabu (17/1).
NGETEH BARENG: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Rinardi duduk bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani dalam kegiatan TEBAR SINERGI ngeteh bareng yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Rabu (17/1).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Tahun 2018 ini, Provinsi Bengkulu hanya mendapatkan total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 5,9 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 300 miliar dibandingkan pagu APBN 2017 yang mencapai Rp 6,15 triliun. Rendahnya alokasi anggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada 2017 lalu.

Kepala Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Bengkulu, Rinardi SE mengatakan, alokasi APBN yang diterima oleh Provinsi Bengkulu pada 2018 ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,2 triliun, Dana Desa (DD) Rp 946 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 759 miliar.

Pagu anggaran 2018 ini memang lebih rendah dibanding 2017 lalu, hal ini dikarenakan realisasi pendapatan pajak 2017 belum maksimal di Provinsi Bengkulu.

“Realisasi pendapatan pajak di Provinsi Bengkulu yang menurun membuat alokasi dana dari pusat juga menurun dari semula Rp 6,15 triliun menjadi Rp 5,9 triliun,” ungkap Rinardi, pada kegiatan TEBAR SINERGI ngeteh bareng Forum Sinergi di Aula Kantor DJPBN Provinsi Bengkulu, kemarin (17/1).

Menurunnya alokasi anggaran 2018 diikuti juga dengan menurunnya Dana Transfer Daerah. Seperti diketahui Dana Transfer Daerah untuk wilayah Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang signifikan terutama untuk DAK Fisik yang mencapai 25,3 persen atau Rp 759 Miliar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1 triliun. “Karena pendapatannya tahun lalu turun maka alokasi nya juga turun termasuk Dana Transfer Daerah yang menurun sebesar 25,3 persen dibanding tahun lalu,” lanjut Rinardi.

Tidak hanya DAK Fisik, Alokasi Dana Desa (DD) 2018 juga mengalami penurunan sebesar 8.96 persen atau mencapai Rp 946 miliar. Alokasi DD Provinsi Bengkulu ini atau lebih rendah dari DD 2017 yang mencapai Rp 1 Triliun. “Penyebab menurunnya DD karena Pemerintah tidak lagi memberikan dana desa dengan nominal yang sama dengan sebelumnya namun menyesuaikan dengan kebutuhan,” sambung Rinardi.

Pada 2018 ini, dana desa yang diterima setiap desa akan berbeda. Hal itu tergantung dari angka orang miskin di desa itu. Semakin besar angka orang miskin yang berada di satu desa, maka akan lebih besar pula dana desa yang diterima oleh desa tersebut. “Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak akan dinaikkan dari 20 persen menjadi lebih dari 35 persen dengan harapan alokasi yang lebih tinggi ini bisa membantu mengatasi kemiskinan,” tambah Rinardi.

Dengan tema mengawal APBN membangun Negeri, pihak DJPBN mengharapkan pelaksanaan APBN yang disalurkan melalui Kanwil DJPBN dan diteruskan melalui KPPN ke Pemerintah Daerah dapat menjadi motor penggerak perekonomian terutama menjalankan pembangunan.

Sehingga jika Pemerintah Daerah telah menerima APBN maka harus segera direalisasikan sehingga dapat mencegah penumpukan anggaran di akhir tahun. “Anggaran harus dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan dibiarkan menumpuk dan tidak direalisasikan,” tutur Rinardi.

Selain itu, berbagai pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan pajak karena jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi anggaran pada priode tahun depan ke Provinsi Bengkulu juga meningkat. Sehingga tugas Pemerintah pada awal tahun haruslah berusaha meningkatkan transaksi dengan harapan pendapatan dari pajak juga nantinya akan meningkat.

“Kalau realisasi APBN 2018 dilakukan sesegera mungkin maka nanti kalau ada transaksi dari pajak, Pemda akan memperoleh dana bagi hasil untuk APBN berikutnya,” imbuh Rinardi.

Berkaca pada tahun 2017, realisasi APBN di Provinsi Bengkulu hanya mencapai 94 persen.

Penyebab rendahnya penyerapan APBN 2017 karena ada pemotongan anggaran DAK dan DAU sehingga akan berpengaruh ke APBD Provinsi Bengkulu. Pihaknya berharap pada 2018 ini penyerapan APBN di Provinsi Bengkulu akan jauh lebih baik. “Kita berharap di 2018 dengan APBD, DAK dan Dana Desa bisa mendorong ekonomi Bengkulu dengan realisasi yang lebih maksimal dibanding tahun 2017 lalu,” tukas Rinardi.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian, Yuliswani SE MM mengatakan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin agar realisasi APBD 2018 dapat mencapai target yang telah ditentukan. Jika tercapainya target maka program prioritas pembangunan visit wonderful Bengkulu 2020 bisa tercapai.

“Kita harus mendukung dan membangun sinergi baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal dan instansi lainnya serta masyarakat agar mampu mencapai target,” ujar Yuliswani.

Pihaknya berharap seluruh instansi dapat saling berkoordinasi dan mendukung agar realisasi APBD bisa berjalan dengan maksimal di Bengkulu. Karena dengan semakin banyak orang datang ke Bengkulu maka akan semakin meningkatkan perekonomian Bengkulu. “Kita harus mampu membangun Bengkulu lebih baik lagi agar masyarakatnya mampu mencapai kemandirian ekonomi yang baik,” tutup Yuliswani.