Jaminan Kesehatan Belum Terpenuhi

ERICK/Bengkulu Ekspress KOORDINASI : Pihak Dinkes ketika berkoordinasi dengan Bappeda Lebong untuk mewujudkan percepatan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Lebong.

LEBONG, Bengkulu Ekspress– Hingga pertengahan tahun 2019 ini, keikut sertaan masyarakat Lebong dalam program kesehatan atau yang masuk kedalam Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru mencapai 82 persen dari total penduduk Lebong lebih kurang sebanyak 111.815 jiwa.

Sementara pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa pada tahun 2019 ini masing-masing daerah mampu mencapai 95 persen dari total masyarakatnya yang telah mendapatkan jaminan kesehatan untuk dikatekan deerah yang masuk dalam katagori Universal Helat Coverage (UHC). Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong ketika melakukan koordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mewujdukan agar Lebong bisa UHC, di ruang rapat Bappeda, kemarin (26/06).

Dikatakan Kadinkes Kabupaten Lebong, Rachman SKM MSi mengatakan, bahwa dalam melakukan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakatnya di suatu daerah, dapat dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya. “Yaitu adanya kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS bagi masyarakat,” jelasnya, kemarin (26/06).



Belum tercapainya Kabupaten Lebong mencapai persentasi masyarakatnya yang mendapatkan jaminan kesehatan sebesar 95 persen dari total masyarakat. Maka hal tersebut dapat diusahakan dengan menganggarkan untuk masalah jaminan kesehatan. “Tadi telah kita sampaikan kepada Kepala Bappeda dalam penganggarannya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lebong, Ir Eddy Ramlan MSi mengatakan, bahwa selama ini untuk data masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah masih belum valid.
“Untuk itulah akan dilakukan terlebih dahulu pendataan masyarakat yang memang harus diberikan jaminan kesehatan oleh pemerintah,” ucapnya.

Salah satunya dalam melakukan pendataan akan dilakukan melalui Sistem Penanggulangan Kemiskinan. Dimana nantinya akan dilakukan pendataan terhadap masyarakat tidak mampu dengan mendatangi satu persatu sesuai dengan alamat. “Karena dengan sistem itu dibeberapa daerah sangat efektif untuk mendata masyarakatnya yang kurang mampu,” tutur Eddy.(614)