Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se-Sumatera Ditutup

Hasilkan 3 Rekomendasi untuk Pemerintah

DENDI - Direktur Yayasan PUPA Bengkulu, Susi Handayani saat memberikan penjelasan mengenai  pelaksanaan Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se Sumatera, kemarin (1)Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se-Sumatera yang dipusatkan Hotel Nala Sea Side, Pantai Panjang Bengkulu, berakhir tadi malam (7/5). Dihari terakhir kemarin, banyak kegiatan yang dilakukan seperti diawali dengan Yoga bersama yang dipandu oleh Master Yoga (Dedy), konferensi pers dan terakhir malam tadi evaluasi yang dilanjutkan dengan bertukar cindera mata antar sesama peserta. Bagamana alur kegiatannya? Ikuti laporan berikut.

DENDI SUPRIADI, Kota Bengkulu

SELESAI sudah pelaksaan Jambore Perempuan Penggiat Komunitas se-Sumatera di Bengkulu tahun 2015 ini, dan hari ini (8/5), peserta yang berasal dari berbagai provinsi Indonesia pun kembali ke daerahnya masing-masing dengan membawa sejuta kenangan tentang jambore dan keelokan wisata Kota Bengkulu.
Pada hari terakhir, pada pukul 06.30 WIB peserta sudah mengikuti senam yoga yang dipantu oleh masternya di aula Hotel Nala Sea Side. Kegiatan ini berlangsung sekitar 1 jam dan berkahir pukul 07.30 WIB.
Usai Yoga, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan bersama dan review atau mengulang materi kegiatan yang sudah disampaikan dihari sebelumnya. Kemudian dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB melaksanakan kegiatan Ruang Ekspresi Perempuan dalam tema pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (TKP) yang dilanjutkan dengan Cerita Hasil Karya Perempuan.
Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB digelar konferensi pers terkait rekomendasi yang dihasilkan dari jambore tersebut. Sedikitnya ada 3 rekomendasi yang dihasilkan agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat ke depannya, yakni pertama, merekomenasi agar pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan implementasi Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang prioritas anggaran dana desa untuk memenuhi kebuhan hak-hak dasar perempuan termasuk hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kedua, merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan upcaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara terus menerus dengan melibatkan institusi yang berada di komunitas, lembaga adat dan agama.
Ketiga, mendorong pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah untuk memastikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang kesehatan reproduksi perempuan untuk menjamin pemulihan dan layanan kesehatan reproduksi yang konfrehensif sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan seksual.
“Rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah pusat melalui Komnas Perempuan,” kata Direktur Yayasan Pupa Bengkulu, selaku inisiator jambore tersebut, Susi Handayani, dalam konferensi pers itu.
Ia pun mengantungkan harapan besarnya agar rekomendasi itu dapat direalisasi dengan baik oleh pemerintah. Sebab, angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dewasa ini dan akan menjadi masalah besar bila tidak segera ditangani dengan melibatkan semua pihak.
“Berdadarkan data dari Komnas Perempuan di sepanjang 2012 angka kekerasan peremuan mencapai 216.156 kasus yang dilaporkan dan ditangani se Indonesia. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka peningkatan mencapai 2.521 kasus atau 59 persen,” terangnya.
Kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut bukan dilakukan oleh orang lain, melainkan oleh orang yang ada yang disekelilingnya, seperti perkosaan yang dilakukan ayah kandung, paman terhadap keponakannya, saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya, kakek kepada cucunya dan saudara laki-laki terhadap sepupunya.
“Kasus ini tidak hanya terjadi di Bengkulu, tapi juga di daerah lainnya seperti Medan, Sumatera Barat, Banda Aceh dan sejumlah provinsi lainnya,” ungkap Susi.
Sementara itu, Korwil Forum Pengada Layanan (FPL) Sumatera Barat, Yefri Heriyani saat menjawab pertanyaan BE mengenai pemberdayaan perempuan di desa, menyampaikan memang sejauh ini pembangunan lebih condong kepada pembangunan fisik. Padahal pembangunan yang sejatinya adalah pembangunan manusianya tak kalah pentingnya.
“Tidak akan ada artinya pembangunan fisik bila tidak diimbangi dengan pembangunan manusia. Untuk pembangunan manusia, khususnya perempempuan ini harus dilihat dari perspektif gender,” ujarnya. (**)