Indeks Demokrasi Bengkulu Masuk 10 Besar Nasional

BENGKULU, BE – Demokrasi di Provinsi Bengkulu dinilai berjalan sangat baik dan kondusif. Ini terlihat data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu mencatatkan Bengkulu berada di peringkat 10 besar dari 33 provinsi di Indonesia. Data terakhir tahun 2010 tercatat IDI Provinsi Bengkulu sebesar 70,78. Jauh meningkat dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 64,76.

“IDI 2010 Provinsi Bengkulu lebih tinggi dibandingkan dengan IDI rata-rata nasional sebesar 63,17,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Joko Santoso saat menyampaikan sambutan dalam Focus Grup Discussion di Hotel Santika Bengkulu, kemarin.

Hadir dalam diskusi tersebut kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, LSM, unsur pemerintahan, kepolisian, TNI dan unsur media massa. Focus Grup Discussion ini dilakukan untuk mereview peristiwa tahun 2011 lalu yang dianggap mempengaruhi demokrasi Indonesia di Bengkulu.

Joko memaparkan IDI disimpulkan dari berbagai aspek. Mulai dari aspek kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institution of democracy). Selama 2009-2010 ketiga aspek itu masing-masing mengalami peningkatan.

Seperti indeks aspek kebebasan sipil meningkat dari 94,26 menjadi 94,40, indeks hak-hak politik meningkat dari 54,03 menjadi 64,35 dan indeks lembaga demokrasi meningkat 44,700 menjadi 51,29.

“Pemerintah menjadikan IDI sebagai target sektoral dalam penyusunan RPJM. Ini dikomandoi langsung Bappenas didampingi tim ahli dari LIPI. Nah, BPS bertugas sebagai pengumpul data,” terang Joko lagi.

Adapun pengumpulan data tersebut menggunakan 4 metoda. Metoda pertama mereview peristiwa yang berkaitan dengan demokrasi dari media massa 1 tahun terakhir. Kedua mereview dokumen remsi pemerintah dan DPRD. Ketiga menggelar focus grup discussion dan terakhir wawancara mendalam sekaligus memverifikasi metoda yang sebelumnya dilakukan.

“Tahun ini merupakan yang ketiga kita gelar focus grup discussion dimulai 2009. Data diskusi ini akan disikapi dengan mengirimnya ke pusat untuk dikelola LIPI,” terangnya.

Sementara itu Asisten II Pemprov Ir H Nashyah MT menyampaikan demokrasi di Bengkulu sudah sangat baik. Ini dibuktikan dengan berbagai agenda Pemilukada yang sukses dihelat. Begitu juga dengan kebebasan berkreasi dan berpendapat.

Hanya saja, ia menekankan selama ini demokrasi hanya diukur secara kualitatif. Yakni melalui perkiraan-perkiraan ahli sehingga hasilnya sangat subjektif. Sudah saatnya diukur dengan kuantitatif melalui angka-angka dan indeks tertentu.”Sehingga hasilnya objektif dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan,” imbuhnya saat membuka acara tersebut.

Di bagian lain acara diskusi kemarin berlangsung sangat cair tapi tetap serius. Sejumlah peristiwa penting tahun 2011 yang dianggap mengekang kebebasan dan demokrasi diungkap dalam forum itu.

Salah satu yang paling diperdebatan adanya surat edaran Pemprov yang diteken Wagub Junaidi Hamsyah terkait aturan pemakaian jilbab yang harus dimasukkan ke dalam kerah baju. Ini dilakukan untuk memperlihatkan tanda pangkat yang diberlakukan bagi seluruh PNS Pemprov.

Tindakan ini dianggap sebagai bentuk tindakan diskriminatif bagi PNS perempuan.Soalnya jilbab tersebut lazimnya menutupi dada yang dianggap aurat.(**)