HMI Duduki Gedung DPRD Desak Tuntaskan Demokrasi Berdarah

RIO/Bengkulu Ekspress Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bengkulu menerobos masuk ke gedung DPRD Provinsi Bengkulu hingga pintu ruang sidang paripurna saat menggelar aksi dengan tema ‘Peringatan Demokrasi Berdarah’ di kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (29/5).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Mahasisa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (29/5).  Tak tangung-tanggung, mahasiswa ini menuntut sistem demokrasi yang berujung berdarah pada aksi 21-22 Mei lalu di depan kantor Bawaslu Jakarta, dengan masuk dan duduk di gedung DPRD Provinsi Bengkulu.  Pasalnya, tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mahasiswa setelah menggelar aksi demo sekitar 3 jam lebih di depan Gedung DPRD.



Puluhan masa HMI yang tidak dilakukan penjagaan ketat oleh pihak aparat keamanan dan Satpol PP tersebut masuk secara leluasa ke gedung DPRD Provinsi untuk menemui anggota dewan.  “Mana wakil rakyat kami. Kami ingin bertemu, kami ingin sampaikan aspirasi ini,” ujar Koordinator Aksi HMI Cabang Bengkulu, Krisna Andri.

Dikatakannya, aksi yang dilakukan itu sebagai bentuk keprihatinan sistem domokrasi di Indonesia yang mulai dilakukan pembatasan. Bahkan, pemerintah telah melakukan pembatasan media sosial. Begitupun dengan banyaknya anggota KPPS yang meninggal, pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. “Kami minta pemerintah bentuk tim pencari fakta (TPF) atas banyaknya KPPS yang meninggal,” ungkapnya.

Begitupun dengan aksi yang digelar di depan Kantor Bawaslu Jakarta yang telah menelan korban jiwa, HMI mendesak presiden RI untuk mencopot Kapolri atas tindakan reprensif anggotanya kapada massa aksi di seluruh Indonesia.  HMI juga menilai Menkopolhukam telah gagal menjaga stabilitas negara.  “Presiden harus bertanggungjawab atas hal ini,” tambahnya.

Setelah para massa HMI masuk ke dedung DPRD Provinsi, akhirnya salah satu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP bersedia menemui para massa.  Menurut Jonaidi, pihaknya sudah melakukan upaya agar kejadian di Jakarta bisa cepat diselesaikan.

“Kita berangkat bukan meleha-leha, kita berangkat ke Jakarta untuk tugas, 22 Mei kalian bicara di sini, saya bicara di sana,” ujar Jonaidi.

Atas tuntutan yang diberikan oleh masa tersebut, Jonaidi menerima dan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Sehingga pemerintah bisa melakukan upaya penyelesaan dari berbagai masalah yang telah terjadi. “Tuntutan ini kita terima dan kami akan tindaklanjuti secepatnya,” pungkasnya.  Setelah mendapatkan penjelasan, para massa membubarkan diri dengan tertib. (151)

TUNTUTAN HMI CABANG BENGKULU

– Mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas pembatasan media sosial

– Mendesak pemerintah untuk membentuk team pencari fakta (TPF) atas banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia

– Mendesak presiden RI untuk mencopot Tito Karnavian atas tindakan reprensif kepolisian terhadap massa aksi di seluruh Indonesia

– Menuntut presiden RI bertanggungjawab atas gagalnya Menkopolhukam menjadi stabilitas negara