HMI Beri Rapor Merah Pemerintah

RIO/Bengkulu Ekspress
RICUH: Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu bentrok dengan Polisi saat menggelar unjuk rasa “Rapor Merah Pemerintahan Jokowi JK” di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Selasa (18/9).

Pendemo Diamankan, 8 Polisi Terluka

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Aksi yang digelar mahasiswa, tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pecah. Bentrok dengan aparat kepolisian tak terhindar, saat massa HMI yang berjumlah sekitar 60 orang ingin masuk ke dalam halaman Gedung DPRD Provinsi Bengkulu untuk bertemu dengan anggota dewan yang sedang menggelar sidang paripurna.

Bentrok untuk memberikan rapor merah pemerintah, berlangsung sekitar 2 jam dari Pukul 13.30 WIB di depan Gedung DPRD Provinsi itu, membuat massa HMI dan aparat kepolisian mengalami luka-luka. Massa HMI ditembaki menggunakan gas air mata dan mobil air Barakuda. Sementara aparat kepolisian mengalami luka-luka atas lembaran batu dan kayu yang dilakukan mahasiswa. Kejadian itu membuat 3 orang kader HMI bernama Deka, Hernandes dan kader perempuan harus dilarikan ke Rumah Sakit dan belasan lainnya terkena pukulan. Ketiganya terkena tembakaan gas air mata hingga mengalami luka serius.

Kemudian dua aparat kepolisian juga harus dilarikan ke RS akibat terkena lemparan batu dibagian kepala dan badan. Aparat kepolisian yang mencoba menenangkan massa HMI tidak tertahan lagi, hingga aparat kepolisian menerjunkan puluhaan personil untuk membubarkan pendemo. Belasan kader HMI termasuk Ketua HMI Cabang Bengkulu Yudha terpaksa harus diamankan pihak kepolisian.

Tidak hanya kader HMI, Ketua Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi Bengkulu, Prihatno yang berada dilokasi terkena pukulan dan diamankan pihak kepolisian. Massa yang diamankan dibahwa langsung ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan.

Kapolres Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru Kun Prasetyo SIK mengatakan, mahasiswa sebenarnya sudah diberikan izin masuk, namun hanya perwakilan. Tetapi massa tetap memaksa untuk bertemu langsung secara bersama-sama. “Kita sudah fasilitasi dan perwakilan dewan sudah turun, tapi adek-adek mahasiwa memaksa untuk masuk. Sementara ada rapat,” ujar Heru kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (18/9).

Tim kepolisian yang diturunkan lengkap, seperti Brimob, Sabhara dan Intel itu menurut Heru sudah sesuai dengan standar operasional (SOP). “Letusan itu cuma gas air mata dan tidak ada peluru,” paparnya.

Heru juga mengatakan, selain dua anggotanya dilarikan ke RS, sebanyak 8 orang anggota polisi juga mengalami luka-luka, akibat terkena lemparan batu dan kayu. Tidak hanya itu, mobil dinas polisi juga terkena lemparan batu oleh massa HMI. “Korban kita juga banyak,” tambah Heru.

Mahasiswa HMI dan beberapa alumni HMI yang dibawa ke Polda Bengkulu, menurut Heru hanya dilakukan pemeriksaan sementara saja. “Kita periksan dulu sementara,” katanya.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Bengkulu, Yudha belum bisa dikonfirmasi atas bentrok tersebut. Sebab, Yudha dan kadernya masih berada di Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan. Namun demikian, pada demonya kali ini, HMI menenutut, pemerintah segera melakukan perbaikan di sektor ekonomi. Lalu menuntut optimalisasi peran lembaga pemerintah. “Kita berpanas-panasan disini karena masyarakat Indonesia sedang tertindas,” teriak Yudha dalam orasinya.

Menurutnya massa HMI yang datang dengan membawa keranda mayat itu, meminta pemerintah untuk tidak mensengsarakan masyarakat. Sehingga kondisi saat ini tidak terjadi. “Kami hadir disini untuk masyarakat. Jangan sengsarakan kami bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto MBA bersama Anggota DPRD Provinsi Sujono juga sempat menemui pendemo. Namun saat ditemui, massa tetap tidak memberikan tuntutan. Menurut Suharto, sangat menyesalkan kejadian bentrok tersebut. Harusnya tidak perlu terjadi, begitupun ketika ada tuntutan lembaga DPRD Provinsi dipastikan akan menampung aspirasi dari mahasiswa.

“Kami lembaga jelas punya wewenang, ketika ada tuntutan jelas akan kita sampaikan baik itu kepada pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Suharto.

Menurutnya, apa yang disampaikan mahasiswa tidak ada yang salah. Namun tetap dalam menyampaikan tuntutan harus dilakukan secara bijak. Sehingga apa yang menjadi tuntutan bisa direalisasikan oleh pemangku kebijakan.  “Kami apresiasi atas kekritisan adek-adek mahasiswa dan apa yang jadi tuntutan akan menjadi bahan untuk kami dalam mengawal pemerintah,” tandasnya. (151)