Hidupkan Ekonomi Pulau Sumatera

RIO/Bengkulu EkspressRAKOR: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan sambutan sekaligus presentasi di hadapan para Gubernur dan perwakilan Provinsi-provinsi se-Sumatera dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera tahun 2019 yang di gelar di Grage Hotel Kota Bengkulu, Selasa (9/7).

Rakor Gubernur Se-Sumatera  Hasilkan 10 Kesepakatan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah kembali mendorong rencana pembukaan jalan baru untuk menghubungan Provinsi Bengkulu dengan provinsi tetangga. Ada lima jalan baru yang telah digagas sebelumnya, yaitu Lebong – Merangin Provinsi Jambi, Lebong – Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Mukomuko – Kerinci (Jambi), Sukaraja ke Empat Lawang Sumsel dan Kaur – Oku Timur Provinsi Sumsel.

Dalam kesempatan rapat koordinasi (rakor) Gubernur se-Sumatera di Provinsi Bengkulu, dua gubernur yaitu Gubernur Sumsel Dr Herman Daru dan Gubernur Fachrori Umar sepakat akan mendorong lima jalan baru itu tembus sampai ke Provinsi Bengkulu. “Pada jalur tengah, tidak ada konektivitas itu masuk Bengkulu. Kita sebagai provinsi saudara, harus memberikan pemikiran khusus untuk Bengkulu,” terang Gubernur Sumsel, Herman Daru kepada Bengkulu Ekspress, usai menggelar Rakor Gubernur se-Sumatera di Grage Hotel Bengkulu, kemarin (9/7).

Menurut Herman, konektivitas infrastruktur itu penting. Karena dengan konektifitas itu, maka semua akan berkesinambungan. Ekonomi daerah juga akan bergerak lebih cepat. Karena akses transportasi tidak terbatas. “Konektivitas itu sangat penting, untuk itu kita juga harus siap dalam kemajuan,” tambahnya.

Dijelaskannya, lokasi Bengkulu itu sangat spesifik menghadap ke laut Samudara. Potensi besar ini harus didukung, dengan membuka jalur tengah menuju Bengkulu.  Gubernur Bengkulu yang telah memiliki gagasan untuk mengembangkan Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan samudera dan didukung oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus bisa direalisasikan. Terlebih rencana pembangunan jalan tol Bengkulu Sumsel dan Rel Kereta Api itu juga harus didorong secara bersama.

“Bengkulu bukan menjadi daerah perlaluan, tapi daerah tujuan. Rencana KEK di Bengkulu itu bisa dikonektivitaskan dengan Sumsel. Karena kita juga punya KEK,” tutur Herman.

Senada dengan Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengatakan, pembukan jalan baru dari Bengkulu ke Kerinci Jambi itu sangat didukung. Bahkan pembahasan rencana pembukaan jalan baru itu, sudah dilakukan intens 3 bulan yang lalu bersama Gubernur Bengkulu dan Gubernur Jambil. “Itu sudah kita bahas bersama dan kita kayakan kita siap untuk membuka jalan baru itu,” ujar Fachrori.

Terkait jalan baru yang akan menembus wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), itu juga sudah dilakukan pembahasan. Tinggal lagi nantinya mendorong pemerintah pusat, untuk membuat regulasi, agar kawasan hutan tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan baru. Karena tujuannya tidak lain, untuk membuka keterisoliran daerah. “Kita dukung bersama, tentunya melalui regulasi kehutanan,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, rencana pembukan jalan baru itu sudah masuk dalam item keputusan rakor yang dibungkus sebagai Piagam Memorandum off Rafflesia. Selama ini menurut Rohidin, belum teralisasinya program jangka panjang itu, karena pembahasannya dengan provinsi tetangga belum terlalu intensif. “Tadi sudah saya sampaikan dalam rakor, dan saya sudah minta Bappeda untuk bertemu langsung dengan provinsi tetangga untuk membahas lima jalan baru tersebut. Karena semua gubernur sudah mendukung itu,” tegas Rohidin.

Terkait jalan yang masuk kawasan hutan, baik itu kawasan TNKS maupun hutan lindung, akan dibahas dengan presiden dalam rapat terbatas. Tentunya rapat tersebut, akan bersamaan dengan hasil keputusan rakor gubernur se-sumatera. Jika telah disampaikan dengan presiden, maka usulan membuka 5 jalan baru dari Bengkulu menghubungkan provinsi tetangga itu bisa diprioritaskan.

“Kalau kita bahas atas provinsi saja, tidak bisa soal izin hutan ini. Itu makanya harus kita bahas dengan presiden dalam rapat terbatas nanti,” ujarnya.

Disisi lain, dalam Memorandum off Rafflesia, ada 10 kesepatan bersama oleh gubernur se-sumatera. Mulai dari mendorong konektivitas Pulau Sumatera, KEK, pembangunan jembatan selat sunda, membangun commodities trading house yang terintegrasi hingga mengusulkan ibu kota negara di Provinsi Lampung.

Keputusan yang telah diambil tersebut, menurut Rohidin akan dibuat rencana aksi hingga bertemu dengan presiden untuk melakukan pembahasan secara intensif. “Keputusan ini sangat strategis. Karena kita meracang lintas barat dan timur itu dibangun secara bersamaan. Agar ada keseimbangan wilayah barat dan timur,” tutur Rohidin.

Terkiat, membangun sumatera commodities trading house, hal ini dilakukan, agar komuditas di Sumatera memiliki daya saing hingga standarisasi. Jika dibagi dari 11 komuditi unggulan di Sumatera, Bengkulu memilih kopi untuk dikembangkan secara intensif. Sebab, kopi sudah dipromosikan cukup jauh dan telah masuk disemua daerah hingga keinternasional. “Tujuanya, ketika standarirasi ini terbentu, maka standarirasi kopi sumatera itu ada di Bengkulu,” paparnya.

Begitupun terkiat, usulan ibu kota negara ada di Provinsi Lampung itu juga sebagai usulan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Karena wilayah lampung berada dekat dengan ibu kota saat ini. “Ini bisa saja jadi sebuah asumsi, yang mungkin bisa diwujudkan,” ungkap Rohidin.

Riau Jadi Tuan Rumah Rakor Gubernur se-Sumatera

Setelah Bengkulu menjadi tuan rumah, untuk tahun depan rakor gubernur se-sumatera telah diputusakan akan digelar di Provinsi Riau. Gubernur Provinsi Riau, Drs H Syamsuar, MSi mengaku, siap untuk menjadi tuan rumah. Tentunya rakor tersebut sebagai tindaklanjut apa yang sudah diputusan di Bengkulu. “Kami sudah siap untuk menjadi tuan rumah,” ujar Syamsuar.

Kesiapan tersebut menurutnya, Riau juga telah mengusulkan beberapa program dalam Memorandum off Rafflesia. Seperti konektivitas antar daerah hingga pengutan komuditi unggulan, seperti buah kelapa sawit yang menjadi andalan Provinsi Riau. “Ini tentunya sesuai dengan program bapak presiden,” terangnya.

Terlebih untuk sawit, Riau juga telah mengusulkan untuk tidak semua CPO itu diekspor keluar negeri. CPO yang dihasilkan dalam negeri ini harus bisa dioleh sendiri. Seperti membuat CPO menjadi biodiesel sebagai bakan bakar kendaraan.

“Tidak semua CPO itu diekspor. Ada sisi lain untuk membuat industri hilir. Kalau banyak industri hilir, maka ekonomi daerah akan bergerak. Petani juga akan diuntungkan dengan adanya jaminan harga yang semakin membaik,” pungkas Syamsuar. (151/*)




    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*