Helmi: Prihatin Pedagang Kecil Selalu Jadi Korban

BENGKULU, BE – Pembangunan Pasar Minggu Square yang akan dibangun di belakang PT Telkom Bengkulu dengan tidak memperhatikan nasib pedagang kecil merupakan penzaliman terhadap rakyat. Pasalnya, pembangunan ini akan menggusur ribuan pedagang yang selama ini mencari nafkah dipasar subuh tersebut. “Ini membuktikan Pemerintah Kota (Pemkot) hanya pro pemodal besar, ketimbang memperhatikan nasib rakyatnya sendiri. Bagaimana tidak, dengan adanya rencana membangun Pasar Minggu Square itu, rakyat terintimidasi dengan penggusuran,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi H Helmi Hasan, yang juga calon Walikota Bengkulu itu.
Helmi menilai wajar jika selama ini rakyat menolak dipindahkan dari tempat tersebut. Sebab selama ini tidak pernah ada tempat yang layak diperuntukan bagi pedagang kecil untuk berdagang. Terlebih, selama ini pedagang merasa membayar retribusi baik legal maupun ilegal. “Menggusur pedagang kecil demi pemodal besar, adalah kebijakan yang zalim. Karena ribuan rakyat Bengkulu akan sengsara dengan kebijakan tersebut,” katanya.
Seperti diungkapkan beberapa pedagang yang berada di kawasan tersebut tetap menolak untuk pindah. Pedagang beralasan mereka telah mendirikan tempat berjualannya secara permanen, selain itu pedagang juga mengaku telah membeli tanah tersebut dari Yayasan Swadaya Bangsa. “Apapun yang terjadi kami akan tetap menolak pindah, karena tanah ini telah kami beli, kami juga telah mendirikan ruko tempat berjualan,” kata salah seorang pedagang, Lilis (55) kepada koran ini.
Ia mengatakan siap memberikan perlawan jika pihak PT Tigadi Lestari yang kepalai Yohanes Lee memaksakan mereka untuk pindah dari lokasi tersebut. “Ya kami akan melawan, kami memang pedagang kecil, tapi kami tidak mau diberlakukan semena-mena,” tegasnya.
Menurut Helmi, sebuah kebijakan seharusnya tidak mengorbankan rakyat. Bila ingin memindahkan pedagang, seharunya juga diperhatikan aspek kenyamanan pedagang dalam mengelola bisnisnya masing-masing. “Bagaimana pedagang mau dipindahkan ke Pasar Baru Koto I atau Pasar Baru Koto II, sementara pasar tersebut sepi. Pedagang kecil yang juga pengelola bisnis mereka masing-masing tentu tidak mau mengalami kerugian,” katanya.
Bila tetap memaksakan itu artinya membunuh ribuan rakyat kecil. Pemerintah Kota yang tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, seharunya tidak mengusik mereka yang hanya sekedar mencari nafkah untuk keluarganya. “Bila walikota mengatakan pemindahan pedagang itu bukan untuk menggusur, tapi penataan pasar. Ini adalah sebuah kebohongan publik. Karena pada kenyataannya, rakyat akan digusur, demi berdirinya pasar Minggu Square,” ujarnya.
Helmi menegaskan, pemerintahan yang baik seharusnya bisa mencari titik keseimbangan antara investor dan rakyat. Agar, investasi tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. “Apabila Pemkot memiliki itikad baik untuk melakukan penataan, seharusnya mengedepankan dialog secara terus menerus hingga tidak seorangpun pedagang pasar subuh merasa dirugikan,” ujar Helmi yang pernah berdagang di kawasan pasar minggu tersebut saat masih kuliah.
Helmi sangat prihatin, karena pedagang beberapa kali mencurahkan hati padanya. Soal pemindahan ini, pedagang merasa dirinya terzalimi. “Karena Pasar Baru Koto sepi tidak terawat dengan baik. Pemindahan ini sama halnya dengan upaya membunuh pedagang secara perlahan-lahan, seperti akan matinya ikan laut yang dipindahkan ke danau,” ujarnya.
Terlebih patut disayangkan rencana penggusuran pasar subuh ini terjadi ditengah belum tuntasnya persoalan-persoalan penataan pasat-pasar yang sudah ada seperti Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Pasar Panorama. Seperti PTM sendiri hingga saat ini tidak memberikan pemasukan kepada APBD. “Bagaimana Pemkot bisa menjamin bahwa pedagang pasar subuh akan lebih tertata di Pasar Baru Koto, bila terhadap pasar yang sudah ada penataan Pemkot masih menuai protes dan kritikan,” ujarnya.
Dia sendiri menjamin akan memperhatikan nasih pedagang kecil, seperti pedagang pasar tradisional dan PKL (Pedagang Kali Lima), jika terpilih menjadi Walikota Bengkulu. Dia merasakan selama ini pasar tradisional dan PKL di Kota Bengkulu terpinggirkan dan seolah-olah menjadi bagian yang terlupakan dalam pembangunan Kota Bengkulu. “Saya akan memberikan perhatian kepada pasar tradisional dan PKL di Bengkulu. Keberadaan mereka merupakan tonggak pergerakan roda perekonomian Kota Bengkulu. Kalau itu tidak kuat, maka ekonomi Kota Bengkulu juga tidak kuat,” kata Helmi.
Alasannya memberikan perhatian khusus kepada pasar tradisional dan PKL, diterangkannya, karena keduanya termasuk usaha kecil menengah (UKM) yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian secara khusus.
Salah satunya dengan memberikan Surat Izin Untuk Pengusaha (SIUP) gratis dan bantuan modal dengan bunga rendah. “Pasar tradisional dan PKL beda dengan pasar modern yang merupakan pasar besar. Jadi yang besar-besar sudah bisa mengembangkan dirinya. Tetapi yang kecil perlu diberikan bantuan untuk mengembangkan dirinya,” terang Helmi.
Namun bukan berarti, pihaknya akan membatasi pasar modern yang ada di Kota Bengkulu. Menurutnya, pertumbuhan pasar modern akan disesuaikan dengan tata ruang Kota Bengkulu “Ya tergantung tata ruang lah untuk perkembangan pasar modern. Yang pasti, pasar modern jangan mematikan pasar tradisional dan PKL. Justru harus memberikan bantuan kepada mereka,” paparnya.(adv)