Hasil lobi, KIH Akan Dapat Belasan Kursi Pimpinan Alat Kelengkapan DPR

JAKARTA, BE— Kedua kubu yang berseteru dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mendapatkan titik temu. Pimpinan fraksi dari fraksi kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus bertemu secara intens untuk mencapai kesepakatan dalam forum lobi.
“Tiga hari ini, kita intensif (bertemu) dengan petinggi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat untuk mencari jalan keluar dari masalah ini,” kata Ketua Fraksi PAN di DPR, Tjatur Sapto Edy, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Tjatur tak memberi jawaban tegas siapa petinggi fraksi dan petinggi partai yang terlibat dalam pertemuan itu. Ia hanya memastikan bahwa kesepakatan antara kedua pihak mulai mengarah kepada titik terang.
“Ada beberapa lobi, sudah ada understanding, sudah ada kesepahaman, sejumlah ‘X’ bisa masuk,” ujarnya.
Saat ditanya arah kesepahaman yang dimaksud, Tjatur juga tak bersedia menjawab secara gamblang. Ia hanya menyebut bahwa arahnya adalah mengubah UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan DPR guna menampung aspirasi dari fraksi Koalisi Indonesia Hebat.
Tjatur membantah jika kesepahaman memberikan kursi pimpinan alat kelengkapan DPR kepada KIH disebut sebagai praktik bagi-bagi kursi. Menurut Tjatur, semangatnya tetap pada kebersamaan meski KIH disebutnya hanya mendapat kursi pimpinan yang jumlahnya tak sesuai dengan permintaan awal.
“Semangatnya kebersamaan. Koalisi Indonesia Hebat bisa dapat belasan (kursi pimpinan), tapi sedikit,” ucapnya.
Secara terpisah, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Srimadji, berharap kisruh di DPR segera selesai. Meski demikian, ia sadar perlu waktu dan upaya yang cukup agar komunikasi intens dapat membuahkan hasil positif.
Bagi Srimadji, DPR sudah waktunya bekerja efektif menjalankan mandat yang diberikan masyarakat. Pekerjaan itu akan berlangsung baik dengan hasil signifikan jika dilakukan bersama tanpa meminggirkan kelompok tertentu.
“Saatnya DPR menata mandat. Kami harap kubu Koalisi Merah Putih menyadari eksistensi tak bisa dilakukan dengan peminggiran dan menang-menangan,” ucap Srimadji.***