Haram, Vaksinasi Berlanjut

Ary, vaksinasi MR (2)
Foto : IST

206.007 Anak Sudah Vaksin

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin Measles Rubella (MR). Dalam fatwa dikeluar pada 20 Agustus lalu itu, menyatakan produk Serum Institute of India untuk imunisasi itu haram, lantaran dalam proses produksinya menggunakan bahan berasal dari babi.

Meski haram, kegiatan vaksin tersebut tetap dilanjutkan. Di Provinsi Bengkulu, dari target sasaran 514.206 anak, sebanyak 206.007 orang anak sudah mendapatkan suntik vaksin haram itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H Herwan Antoni SKM Mkes MM mengatakan, sasaran anak yang mendapatkan suntik vaksin itu, dari anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.

“Sekarang sudah 40,06 persen, pemberiaan vaksin kita lakukan,” terang Herwan kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (22/8).

Dijelaskan, sampai saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan pemberiaan vaksin tersebut. Mengingat vaksin MR itu sudah dinyatakan aman untuk kekebalan tubuh anak. Disamping itu juga belum ada pengganti lagi dari vaksin MR. “Pemberiaan tetap kita lakukan, dengan target 95 persen,” tambahnya.

Sasaran imunisasi MR ini dikatakanya, dilakukan di setiap sekolah-sekolah. Baik itu SD, SMP dan SMA sederajat. Kegiataan ini dimulai dari tanggal 1 Agustus serentak se-Indonesia, nantinya akan ditutup sampai bulan September mendatang. “Lanjut sampai September,” tegasnya.

Dengan dilanjutkan sampai September itu, Herwan menyakini target dari 95 persen itu bisa tercapai. Sebab, selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, agar anaknya biasa ikut program itu. “Insyallah tergetnya tercapai,” tutur Herwan.
Sesuai dengan aturan, menurutnya semua anak yang berhak mendapatkan vaksin MR itu wajib diberikan.

Ketika orang tuanya keberatan, maka pihak orang tua harus membuat surat pernyataan untuk tidak ikut program itu. Sehingga Dinkes bisa menghentikan untuk pemberiaan vaksin. “Kalau tidak mau, tentu wajib buat surat pernyataan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati, mengatakan bahwa Kemenkes RI tetap melaksanakan program nasional imunisasi untuk anak-anak. ”Hal ini mengacu pada sudah mendapat izin edar dari BPOM,” katanya.Widyawati juga mengatakan bahwa sebelumnya Menteri Kesehatan Nila Moeloek atas nama Indonesia telah mengirim surat kepada Serum Institute of Indonesia (SII) selaku produsen vaksin MR yang digunakan di Indonesia.

Surat tersebut terkait pemberian akses untuk mendapatkan dokumen terkait komponen yang terkandung dalam vaksin. ”Dokumen tersebut digunakan oleh Lembaga Pengkajian Bahan Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI untuk mengetahui unsur kehalalan dalam vaksin MR,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Aman B Pulungan mengatakan tidak mau menanggapi persoalan halal atau tidak. Namun dia mengingatkan bahwa vaksin MR ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Hal ini berkaitan dengan memproteksi agar inang untuk penyakit campak dan rubella tidak ada lagi. ”Vaksin ini harus dilakukan. Kalau tidak nanti terancam banyak anak yang cacat konginetal (bawaan, Red),” ujarnya.

Seperti diketahui, rubella bisa menyebabkan kecacatan pada anak ketika ibunya terkena virus tersebut saat hamil. Kecacatan bisa berupa kebutaan, tuli, kelainan jantung, dan masih banyak lagi. Sedangkan campak pada anak bisa menyebabkan pneumonia, diare, hingga radang otak. ”Kalau sakit nanti anak dibawa ke siapa? Dokter kan? Tapi kenapa tidak mendengar kata dokter?” ungkapnya.

Aman sangat menekankan kalau vaksin harus dilakukan. Selain dapat meminimalisir dampak, vaksin juga bisa memusnahkan virus. Dia mencontohkan virus polio yang sudah punah. ”Apa harus menunggu jadi wabah seperti anak-anak di Asmat?” ucapnya.

Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM Piprim Basarah Yanuarso mengungkapkan manfaat imunisasi. Dia mengatakan ketika cakupan imunisasi meningkat, maka wabah dan sakit berat menurun. Dia menyinggung Fatwa MUI4/2016 yang menyebutkan bahwa imunisasi bisa memiliki hukum wajib dengan kondisi tertentu. Seperti jika seorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa.

Dia juga menyebutkan sejumlah fatwa para ulama tentang vaksinasi. Diantaranya adalah fatwa Majma Fiqih Islami ad-Dauliy yang menyebutkan pemerintah boleh mewajibkan masyarakat untuk melakukan upaya preventif untuk mencegah wabah penyakit dan penyebarannya. Kemudian fatwa dari Syeikh Bin Baz yang menyebutkan tidak apa-apa berobat dengan cara imunisasi dan vaksinasi jika dikhawatirkan tertimpa penyakit mewabah dan sebab lainnya.

Piprim berkesimpulan bahwa imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan. Bahkan dapat dikatakan wajib. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa vaksin yang bercampur bahan haram kemudian sudah dicuci dengan bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal. ’’Jika ada indikasi keharaman, maka hukumnya tetap boleh dengan alasan darurat dan mengambil madharat yang lebih ringan,’’ tuturnya.

Sementara itu Guru besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Prof Maksum Radji menjelaskan keberadaan tiga zat yang membuat vaksin MR mendapatkan fatwa haram dari MUI. Ketiga zat tersebut adalah enzim tripsin babi, gelatin babi, dan Human Deploid Cell.

Maksum mengatakan untuk penggunaan enzim tripsin sejatinya sudah tidak ada di dalam produk akhir vaksin. Sebab enzim ini digunakan sebagai katalisataor pada proses pembuatan vaksin. Tepatnya pada proses pemanenan virus yang akan diolah sebagai vaksin. ’’Enzim atau katalisator hanyalah untuk membantu proses reaksi. Bukan menjadi bagian dari vaksin,’’ tuturnya.

Sehingga kalaupun enzim yang digunakan dari babi sekalipun, campuran tersebut sejatinya sudah hilang pada hasil akhir sebuah vaksin. Tetapi berbeda dengan keberadaan zat gelatin. Maksum menjelaskan umumnya hewan yang digunakan sebagai bahan baku gelatin untuk vaksin adalah sapid an babi. Gelatin ini adalah senyawa kimia yang diekstrak dari jaringan kolagen kulit, tulang, atau jaringan ikat hewan. ’’Saat ini yang terbaik masih gelatin babi. Tetapi terus dikembangkan penggantinya yakni dari domba dan sapi,’’ tutur dia.

Fungsi gelatin ini adalah sebagai stabilizer. Tugasnya melindungi antigen vaksin dari perubahan suhu yang ekstrem. Dengan adanya gelatin ini, vaksin tetap aman dan efektif digunakan meskipun menjalani proses distribusi dan penyimpanan yang panjan. Kemudian fungsi sel diploid manusia (human diploid cell) digunakan sebagai media hidup virus yang bakal dijadikan vaksin. Untuk virus tertentu, hanya bisa hidup dan berkembang biak pada sel manusia.

Dia mengatakan sempat beredar isu bahwa sel manusia diambil dari janin hasil aborsi. Namun dia mengatakan regulasi riset biomedis dengan penggunaan hewan, apalagi janian, harus melalui audit dan persetujuan komite bioetik. Proses persetujuannya sangat ketat. ’’Jadi tidak mungkin hal itu (penggunaan janin hasil aborsi, Red) dilakukan dalam program pembuatan vaksin,’’ jelasnya.

Maksum mengatakan saat ini sedang dikembangkan produksi vaksin dengan menghindari ketiga zat atau komponen itu. Namun masih memerlukan waktu riset yang cukup panjang. Mulai dari tahap penelitian biomedik, cara produksi, hingga uji klinik. Meskipun begitu dia optimis peluang adanya vaksin halal yang dikembangkan oleh Biofarma tetap terbuka. Begitupun di Malaysia saat ini juga kerjasama dengan Arab Saudi terkait komitmen membuat vaksin halal.

Ahli Mikrobiologi Klinik Prof Amin Soebandrio menuturkan hingga saat ini enzim dari babi memang dipakai untuk pembiakan vaksin. Lantaran dinilai lebih efisien dan lebih bagus hasilnya. Memang sedang dicari media tanpa menggunakan protein hewan. Misalnya dari tanaman. ”Tapi enzim babi lebih murah dan mudah didapatkan. Pertumbuhan sel juga lebih bagus,” ujar Prof Amin saat kepada Jawa Pos (Grup Bengkulu Ekspress) kemarin (21/8) lalu.

Guru besar dari Universitas Indonesia itu menuturkan saat dijadikan vaksin dan diberikan kepada manusia, sebenarnya sudah vaksin tersebut sudah dimurnikan dari babi. Tapi karena dianggap pernah bersentuhan dengan babi maka dianggap jadi haram. ”Kalau sudah jadi vaksin sudah dibersihkan,” tambah dia.

Di sisi lain, PT Bio Farma saat ini tengah mengembangkan produk vaksin MR (Measles Rubella) yang tidak menggunakan bahan berunsur haram atau najis dalam proses produksinya. Produk tersebut diharapkan mampu mengganti produk vaksin MR yang digunakan untuk imunisasi. Sebab, memang baru ada satu produsen vaksin MR dari India (SII) yang sudah memenuhi syarat berdasarkan aspek keamanan, kualitas dan keampuhan produk sesuai standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sehingga, Indonesia kini menggunakan produk vaksin MR dari India dalam program vaksinasi nasional campak dan rubella tahap 2. Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan riset bahan vaksin MR yang tidak mengandung unsur haram. Sayangnya, diperlukan riset dan waktu cukup lama untuk mengganti salah satu komponen vaksin MR. ”Bisa 15 sampai 20 tahun untuk menemukan vaksin dengan komponen yang baru,” terangnya kemarin (21/8).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan produk vaksinnya agar memenuhi aspek halal. Selain itu, koordinasi dengan MUI juga akan dilakukan untuk produk-produk yang akan diimpor oleh Bio Farma guna memenuhi aspek halal.

Bambang juga menghimbau masyarakat agar tetap mengikuti program imunisasi pemerintah. “Mempertimbangkan dampak penyakit campak dan rubella (MR) kami mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program kampanye vaksin MR dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya. (151/jpg)