Guru Honorer Dibayar Per Jam

ade erlanggaBENGKULU, Bengkulu Ekspress -Belum adanya kejelasan pembayaran gaji untuk guru honorer, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) provinsi Bengkulu, Drs. Ade Erlangga M.MSi akan mengusulkan pembayaran gaji tenaga pendidik tidak tetap itu dibayar berdasarkan per jam tatap muka.

Belum ditentukan besaran per jam setiap tatap muka, hal ini sebagai salah satu solusi bagi tenaga pendidik tidak tetap untuk mendapatkan kesejahteraanya. Selanjutnya, agar tidak ada penambahan tenaga honor baru, Dinas Dikbud masih melakukan pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik.

Sehingga akan diketahui berapa guru pensiun, dan berapa guru honorer dibutuhkan. “Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan saat ini masih memvalidasi kebutuhan tenaga pendidik, baik guru tetap, dan guru yang pensiun, ” cetusnya.

Validasi itu berpengaruh terhadap tenaga honorer, karena mereka (guru honor-red) juga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Guru honorer itupun harus berkualitas dengan memiliki empat variabel harus dipenuhi, yaitu segi pendidikan, lamanya mengabdi, kompetensi dan berdedikasi dan integeritas yang bagus.

“Selama ini untuk menjadi guru honorer hanya karena bermodalkan SK kepala sekolah, kedepan SK seperti ini tidak cukup, tapi lebih diutamakan mereka yang berkompeten dan memiliki empat syarat variabel itu, ” katanya.

Dia mengatakan gaji guri honorer tidak bisa disamakan dengan pegawai kantoran yang kerjanya dari pagi sampai sore, “Guru itu bekerja berbasis jam, mungkin nanti akan ada pembayaran kesejahteraan berbasis per jam atau juga ada honor tetapnya, susah kalau dibayar sesuai UMP atau UMR, karena standarnya beda,” jelasnya.

Besaran gaji honorer ini, bukan sepenuhnya menjadi beban bagi pemerintah daerah, karena ada tiga pilar pendanaan untuk memajukan pendidikan yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

“Dengan pembayaran berbasis per jam itu, bukan membuka kran bagi sekolah untuk berlomba-lomba menerima honorer kembali, ” katanya.

Ade Erlangga tidak menampik jika guru honorer kerap dieksploitasi oleh guru tetap, dimana guru berstatus PNS dan bersertifikasi ini meminta bantuan kepada guru honorer untuk memenuhi jam mengajarnya. “Kedepan jangan ada lagi guru honorer yang dieksploitasi oleh guru PNS, ” katanya. (247)