Gubernur Bengkulu Copot Empat Kepala OPD

BengkuluBENGKULU, Bengkulu Ekspress – Gubernur Bengkulu, Dr H Dirwan Mukti mengganti 4 orang pejabat eselon II di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Pergantian 4 orang pejabat ini dilatarbelakangi gagalnya Pemprov Bengkulu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

Empat kepala OPD yang diganti kemarin (6/7) adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dr Kuntadi MM, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ir Buyung Azhari, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ir Drs H Sudoto MPd serta Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Taufik Adun SE MSi. Empat orang ini masing-masing dijadokan staf ahli (lihat grafis).

Pejabat dimutasiSedangkan empat jabatan yang ditinggalkan oleh 4 pejabat tersebut diisi oleh pejabat Plt, seperti Plt Kepala Dinas PUPR diisi oleh Oktaviano ST MSi yang juga merangkap sebagai Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diisi oleh Hj Rosnaini merangkap sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Plt Kepala Disnakertrans diisi oleh Dr Sumarno MPd sekaligus Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Plt Kepala Bappeda diisi oleh Dr Anzori Tawakal ST MSi sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian & SDA.

Tak hanya itu saja, Gubernur juga mendefinitifkan Drs Ari Narsa JS menjadi Asisten II Setdaprov yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Asisten II Serdaprov. Kemudian jabatan definitif Ari Narsa sebelumnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus diisi pejabat Plt oleh M Irsan merangkap menjadi Sekretaris BKD Provinsi. Sementara itu, Edyarsyah SSos yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dijadikan Tenaga Ahli Analisis Organisasi Masyarakat pada Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahaan, Hukum dan Politik. Lalu Taufik Adun SE MSi kembali lagi dengan posisi satu jabatannya menjadiGub Copot Empat Kepala OPD.

Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti mengatakan, opini keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak ada ubahnya dengan tahun sebelumnya, gagal mendapatkan WTP atau mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP).

“Kebijakan rotasi jabatan harus dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melakukan perbaikan pemerintah,” ujar RM dalam sambutan pengukuhan pejabat eselon II dan III, diaula ruang rapat staf ahli Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (7/6).

Dikatakan Ridwan Mukti, guna mendapatkan WTP pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, namun karena masih banyak temuan oleh BPK, akhirnya Pemprov hanya meraih WTP.

Tongkrongi Kantor PUPR
Di sisi lain, Gubernur menyatakan akan berkantor terus di Dinas PUPR bersama Asisten II Setdaprov dan Plt Kepala Dinas PUPR, sampai ditunjuknya Kepala Dinas PUPR secara definitif. RM akan lebih banyak standby di Kantor Dinas PUPR agar temuan-temuan di Dinas PUPR dapat cepat diselesaikan. Baik temuan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 510 juta dan terindikasi lebih bayar pekerjaan jalan di pulau Enggano Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7,1 miliar. Kemudian hasil pemeriksaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan tahun 2016 yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 2,7 miliar, serta temuan lainnya yang ada di Dinas PUPR lainnya.

“Nanti saya akan berkontor di PU, jadi nanti kami akan melihat secara betul-betul persoalan temuan ini benar-benar selesai,” tegas RM.

Tak hanya itu, RM juga memperingatkan kepada semua pejabat untuk berhati-hati memilih rekanan ataupun pihak ketiga. Jangan sampai nantinya, pekerjaan tersebut nantinya berujung pada temuan.

“Rekanan jangan sampai membandel, kalau ada temuan langsung kembalikan. Carilah yang benar,” ungkapnya.

Gubernur juga mengaku telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pejabat yang dilantik maupun pejabat lainnya. Mulai dari perencanaan, tender, pelaksanan dan pengawasan hingga pembayaran sekalipun. Untuk itu kepercayaan itu harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

“Kepercayaan ini jangan sampai disia-siapkan. Berhati-hatilah dalam bekerja. kontrol secara baik, sukses administrasi dan sukses secara fisik. Saya cinta dan sayang kalian semua,” ujar Gubernur.

Perkuat Mitra
Sementara itu, menanggapi mutasi yang dilakukan Gubernur, Wakil Ketua (Waka) II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto SE MBA mengatakan, hal itu wajar karena gagalnya peraihan WTP.

“Gubernur wajar bila kecewa, silakan itu kebijakan gubernur. Kedepan silakan perkuat mitra dan barhati-hati, agar hal ini tidak lagi terjadi,” papar Suharto.

Selama ini, Suharto mengakui para kepala dinas khususnya Kepala Dinas PUPR memang tidak baik untuk berkoordinasi, hingga berefek besar pada pembangunan di Bengkulu.

“Kita ini DPRD jangan tidak dianggap. Perkuatlah mitra, jangan saling acuh, apa sok-sokan dengan meninggikan egosentrisnya,” tambah politisi Gerindra ini.

Terkait temuan, juga wajib untuk diselesaikan secepatnya, dari waktu yang telah diberikan oleh BPK selama 60 hari kedepan. Jangan sampai temuan ini nanti berujung pada hukum.

“Kami percaya dengan eksekutif. Silakan selesaikan secepatnya. Biar daerah ini cepat membangunnya, jangan hanya janji-janji saja tapi realisasinya tidak ada,” tandas Suharto. (151)