Gub Cari Solusi Konflik Lahan Eks Lapter II Bengkulu Selatan

IST/Bengkulu Ekspress
Gubernur Rohidin Mersyah dan Wagub Dedy Ermansyag menggelar rapat tertutup Bupati BS dan sejumlah pihak lainnya terkait konflik pembebasan lahan eks Lapter II Padang Jaya Bengkulu Selatan di kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (14/10).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Konflik pembahasan lahan eks lapangan terbang (Lapter) II Padang Panjang, Manna, Bengkulu Selatan antara masyarakat, Pemkab BS dan TNI ikuti difasilitasi Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah. Dalam rapat yang digelar di kantor Gubernur Bengkulu, kemarin, Gubernur menekankan agar tidak ada pihak yang dibenturkan dalam permasalahaan tersebut.

“Jangan pernah kita berpikir bahwa ini membenturkan antara pemerintah dengan TNI. Ini yang harus clear. Kita mau mencari kejelasan status agar persoalan tidak berlarut-larut,” terang Rohidin.

Dijelaskannya, dalam penyelesaian masalah ini harus dilakukan melalui jalur reforma agraria. Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan bisa memberikan data lengkap terkait kondisi desa yang masuk ke lahan yang berkonflik tersebut.

Termasuk kondisi perkotaan, begitupun aset pemerintah yang berada di lahan tersebut. Data tersebut nantinya bisa menjadi keputusan pemerintah pusat untuk menentukan lahan yang berkonflik itu bisa dijadikan status kepemilikan yang sah. “Nanti pemerintah pusat memutuskan. Sehingga tidak ada gesekan apapun, keyakinan kita akan ada solusi terbaik,” tuturnya.

Penyelesaian konflik lahan itu, lanjut Rohidin, harus cepat diselesaikan. Mengingat sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo bahwa semua konflik agraria di Indonesia harus dapat diselesaikan.”Tentu kita tidak ingin status aset yang tidak punya kejelasan seperti ini berlarut-larut, harusnya kan pemerintah berlandaskan kepada kejelasan, ketika dia masuk aset jelas neraca akses kita,” tambah Rohidin.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan akan dibentuk tim untuk menyelesaikan masalah konflik lahan tersebut. “Nanti ada tim, bersama-sama cari solusi. Baik itu dari mabes TNI dengan membawahi reforma agraria,” ujar Gusnan.

Menurut Gusnan, konflik lahan Lapter itu terjadi sudah bertahun-tahun, namun belum ada juga penyelesaian. Mengingat lahan tersebut selain telah dibangun gedung pemerintah, juga ada lahan yang dimanfaatkan oleh warga.
“Kita yakinkan ini bisa cepat diselesaikan,” tutupnya. (151)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*