Grab Dan Angkot Bandel

RIO-PAPAN BUNGA DUKUNGAN GRAB-KANTOR CAB GRAB BENGKULU (2)
RIO/Bengkulu Ekspress
DUKUNG GRAB: Sejumlah papan bunga berisi ucapan dukungan terhadap angkutan online Grab terlihat di depan kantor Grab cabang Bengkulu di jalan Flamboyan Raya, Rabu (15/8).

Sama-sama Belum Berbadan Hukum

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Di tengah maraknya protes pemilik angkutan kota (Angkot) terhadap keberadaan ojek online (Grab) karena tidak memiliki izin, rupanya juga banyak angkot sendiri yang masih melanggar aturan. Grab dan angkot ini sama-sama bandel.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pada pasal 139 disebutkan angkutan umum wajib dijalankan oleh BUMN, BUMD atau perusahaan berbadan hukum. Sedangkan, kenyataan di Kota Bengkulu sebanyak 949 angkot belum berbadan hukum.



” Jumlah angkot di Kota Bengkulu sebanyak 1175 unit, sedangkan yang sudah masuk badan hukum sampai dengan bulan Juli 2018 baru 226 angkot saja, selebihnya belum,” kata Kepala Dinas Perhubungan kota, Drs Bardin, kemarin (15/8).

Dijelaskan Bardin, jika angkot ini belum berbadan hukum maka dalam mengurus/membayar pajak akan kesulitan, karena pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) akan menerima pembayaran pajak apabila angkot itu sudah berbadan hukum.  Artinya sebanyak 949 angkot yang beroperasi selama ini belum membayar pajak, dan termasuk dalam kategori ilegal.

“Imbauan kita silahkan mereka bergabung dengan koperasi atau badan hukum lainnya. Kalau tidak bergabung tidak bisa bayar pajak, kalau tidak bayar pajak bisa kena tilang dengan polisi, artinya tidak layak beroperasi lagi,” tandasnya.

Lanjutnya, angkutan yang berbadan hukum hanya membayar pajak 30 persen saja dari 100 persen biaya pajak, artinya diberikan potongan sebesar 70 persen. Hanya saja, sebagian besar pemilik angkot mengira dengan masuk badan huku resmi maka hak kepemilikan angkot akan hilang. Padahal, justru dengan adanya badan hukum itu membuat angkot mudah mendapat penanganan ketika terjadi masalah. “Untuk itu, minimal angkot harus berada di bawah naungan perusahaan setara koperasi,” pungkasnya.

Sementara iti, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melayangkan surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup aplikasi Grab. Kini giliran belasan sopir grab mendatangi DPRD Provinsi. Para sopir Grab itu meminta, aplikasi Grab tidak ditutup secara permanen.

Grab juga sepakat untuk membuat badan hukum yang selama ini belum dilengkapi oleh manajemen Grab di Bengkulu. “Angkot, ojek pangkalan itu kakak tertua kami Grab. Untuk itu kami mohon pemerintah bisa mengatur semuanya,” terang Koordinator Grab Bengkulu dari Komunitas Salam satu aspal (Saspal), Delson Blangkon kepada Bengkulu Ekspress, usai menggelar hearing bersama Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin (15/8).

Delson juga menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pihak manajemen Grab untuk segera menyelesaikan izin. Termasuk memiliki badan hukum maupun bergabung dalam koperasi.  “Kami tekankan aplikator Grab bisa segera menyelesaikan ini. Agar kami juga bisa nyaman beroperasi,” tegasnya.

Meski masih proses izin, namun demikian para sopir Grab tetap beroperasi secara diam-diam. Untuk Grab motor, sengaja tidak menggunakan atribut seperti jaket, helm dan sarung tangan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk memenuhi kebutuhaan hidup. Delson mengatakan, pihaknya beroperasi namun pangkalannya tidak mendekati aktifitas angkot dan ojek. Seperti menjauhi, rumah sekolah, mall dan pasar. “Kalau offline itu saat kami di rumah, jadi kami tetap online tapi tidak menggungu aktifitas angkot dan ojek,” beber Delson.

Menurutnya, ketika telah berizin nanti, para sopir Grab meminta pemerintah benar-benar bisa mengatur keberdaan Grab. Seperti membuat trayek sendiri, tidak mangkal didekat aktiftas angkot. Hal ini dilakukan, agar semua angkutan bisa mendapatkan rezeki yang sama. “Di wilayah aktifitas angkot itu, dibuat zona kami lebih dari 300 meter. Agar aplikasi kita tidak bisa menangkap pemesanan itu,” tambah Delson.

Tidak hanya mengatur itu saja, pemerintah juga bisa mengatur jumlah sopir grab. Sebab, memang saat ini sopir Grab baik itu mobil dan motor sudah sangat banyak sekali. Totalnya ada sekitar 1.900 sopir, untuk mobil saja ada sekitar 400 kendaraan untuk Grab.  Ini bisa ditutup dulu pada penambahaan kuota. Karena memang jumlahnya lebih dari penumpang di Bengkulu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP menegaskan, pihaknya nanti tetap akan memanggil manajemen grab di Bengkulu. Selain wajib melengkapi semua perizinan, grab juga diminta untuk bergabung dalam bedan hukum maupu koperasi.  “Nanti kita panggil dulu, agar ada kejelasannnya semua,” terang Jonaidi.

Dijelaskannya, berizin dan bergabung dalam koperasi itu penting. Karena angkutan grab itu mengangkut penumpang. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, maka penumpang tidak bisa mendapatkan asuransi. Beberbeda dengan angkutan umum, semua penumpang mendapatkan asuransi ketika terjadi kecelakaan.

“Ini harus diatur nanti. Jadi tidak bisa sembarangan mengangkut penumpang. Karena Grab itu aplikasi dan kendaraan itu angkutan, maka dua hal ini harus dibedakan,” ujarnya.

Disisi lain Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, pada prinsipnya grab dan angkot harus tetap melengkapi perizinan. Sebab, sebuah izin itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan kepada semua jenis usaha. “Proses izin yang sedang dilakukan, itu memang harus segera. Jadi jangan sampai tidak berizin,” ungkap Rohidin.

Rohidin menegaskan, semua angkutan penumpang, baik itu angkot dan Grab atau angkutan online memang semua dibenarkan. Tidak hanya di Bengkulu, di provinsi lain, angkutan online itu diperbolehkan. Namun demikian, mekanismen perizinan menjadi hal wajib dipenuhi. “Kalau semua lengkap, juga tidak ada alasan kita untuk melarang,” tambahnya.

Agar semua tetap berjalan dalam mencari rezeki, maka tidak hanya grab, sopir angkot juga diminta untuk berinovasi. Dengan inovasi itu, maka penumpang bisa nyaman di angkot. Karena angkot dan grab itu memiliki pasar sendiri. “Inovasi itu penting. Bagaimana inovasi itu menjadi daya tarik masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa nyaman diangkutan,” pungkas Rohidin.

Disisi lain, Ketua Organda Provinsi Bengkulu, Syaiful Anwar mengatakan, ada sekitar 1.500 sopir angkot menuntut agar aplikasi online tersebut segera ditutup, karena sudah menyengsarakan pengemudi angkutan umum resmi.  Ia menjelaskan sejak transportasi umum berbasis aplikasi online beroperasi, penghasilan para sopir angkot menurun drastis. Bahkan beberapa sopir angkot hanya bisa menyetor sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Padahal, sebelumnya, rekannya itu bisa menyetor hingga Rp300 ribu. “Ini jelas merugikan sopir angkot di Bengkulu,” kata Saiful.

Akibat berkurangnya pemasukan tiap bulan, banyak sopir angkot tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar kontrakan. Bahkan, ada istri yang meminta cerai. “Kami bukannya mempermasalahkan kalah saing dengan transportasi berbasis online. Selama mereka mentaati aturan-aturan yang sudah ada, membayar pajak, jika mereka taksi maka mereka memasang plat kuning, ada argo dan tera, kami tidak mempermasalahkan,” papar Saiful.

Selain itu, banyak juga sopir angkot mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk mengurus semua persyaratan agar menjadi transportasi umum yang legal. “Sementara, pengendara Grab kan menggunakan mobil pribadi. Bahkan, ketika kami perhatikan dari platnya tidak ada yang bewarna kuning, ini kan artinya mereka tidak memiliki izin dari Pemerintah,” tukas Saiful (999/(151)