Google, Apple dan Facebook Bantah Bocorkan Data ke Pemerintah AS

CALIFORNIA – Perusahaan rakasasa teknologi AS seperti Apple Inc, Google dan Facebook Inc berkelit telah memberikan akses kepada badan pemerintah AS terhadap server-server mereka.

Semua mengatakan mereka tidak mengijznkan pemerintah memiliki “akses langsung” pada sistemnya. Pernyataan ini muncul pasca laporan yang dilansir salah satu media tentang keterlibatan raksasa teknologi dalam program pengintaian PRISM pemerintah AS.

“Itu tidak benar, kami menghormati privasi dan menuntut transparansi yang lebih besar,” ujar pendiri Google Larry Page dalam blognya seperti dilansir guardian (8/6).

Larry juga menyatakan pihaknya hingga kini belum bergabung dalam program yang akan memberikan pemerintah AS atau pemerintah negara lain atas akses langsung ke server Google. Pemerintah AS tidak memiliki akses langsung atau “pintu belakang” untuk informasi yang tersimpan dalam data Google.

“Kami belum pernah mendengar tentang sebuah program bernama Prism sampai kemarin,” lanjutnya.

Para eksekutif Google juga menimpali jika mereka sangat terkejut data Verizon, yang diungkapkan media.

Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, juga menggambarkan laporan pers tentang PRISM “keterlaluan”. Dia bersikeras bahwa Facebook itu bukan bagian dari program untuk memberikan pemerintah AS akses langsung ke server miliknya.

“Facebook tidak dan tidak pernah menjadi bagian dari program untuk memberikan AS atau akses langsung pemerintah lainnya ke server kami. Facebook juga tidak pernah menerima permintaan rahasia atau perintah pengadilan dari setiap instansi pemerintah meminta informasi atau metadata dalam jumlah besar seperti yang Verizon kabarkan,” ujarnya.

“Kita bahkan tidak mendengar program PRISM sebelumnya, “tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Obama membenarkan adanya skema PRISM dan mengatakan Kongres telah menerima laporan situasinya dan apa yang sedang dilakukan secara legal untuk melindungi warga AS.

Ali Reza Manouchehri, CEO dan co-pendiri MetroStar Systems, konsultan IT yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, mengatakan tidak bisa mengomentari apa yang terjadi di dalam perusahaan.

“Sulit bagi saya untuk percaya bahwa Google tidak tahu. Hal ini baik transparan atau itu diam-diam. Jika perusahaan benar-benar tidak tahu maka ini jadi masalah serius,” ujarnya.

Berita itu telah memicu kekhawatiran di AS. Hampir 20 ribu orang telah menandatangani petisi di Progresif Ubah Komite Kampanye. Mereka menyerukan Kongres untuk mengadakan penyelidikan. (esy/jpnn)