Gaji 17 Bidan Desa Terancam Diputus

KOTA BINTUHAN, BE – Hasil evaluasi di lapangan selama 2 hari yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kaur, hampir semua bidan desa tidak menjalankan kewajiban sebagai bidan siaga.   Karena hampir setiap warga desa mengeluh dan banyak yang tidak tahu jika ada bidan yang bertugas di setiap desa.  Hal inilah yang menjadi catatan Dinkes saat itu.  Ditemukan ada 17 bidan desa tidak melakukan binaan terhadap desa yang menjadi tugasnya.  Dengan demikian, 17 bidan tersebut terancam diputus gajinya dari anggaran APBN.

“Evaluasi tersebut sudah kita lakukan beberapa hari ini.  Dari 17 bidan desa itu, kebanyakan berada di Kecamatan Nasal.  Intinya kita melakukan evaluasi dengan memutuskan gaji kemudian menggantikan dengan bidan lainya,” ujar Kadinkes Kaur dr Marlena melalui Sekretaris Dinkes, Edi Jaya SSos kepada BE, kemarin.

Ditambahkan, bidan desa yang malas terbagi 3 ketegori, yakni bidan biasa sebanyak 10 bidan, bidan yang ditempatkan di desa terpencil 5 orang, kemudian bidan yang ditempatkan di desa sangat terpencil 2 orang.  Sehingga totalnya mencapai 17 orang.
“Yang kita sangat prihatin, bidan biasa yang tugasnya khusus di lokasi jalan hitam, ternyata masih malas.  Padahal kendaraan ada, tunjangan berlebih ditambah fasilitas memadai.  Namun dari catatan sudah menunjukan kemalasan luar biasa,” jelasnya.

Sesuai dengan aturan pemerintah, lanjut Edi, bahwa gaji atau tunjangan yang diberikan pusat kepada 17 bidan tersebut.  Sesuai kategorinya untuk bidan biasa tunjanganya mencapai Rp 1,5 juta, bidan terpencil tunjangannya Rp 3,5 juta dan bidan sangat terpencil Rp 4,5 juta.  Hasil evaluasi kepada mereka akan tetap bekerja sebagai bidan, namun kemungkinan akan diganti lokasi tugasnya.

Selain Kecamatan Nasal, kata Edi Jaya, pihaknya juga masih menunggu adanya keluhan warga tentang sejumlah bidan desa yang seringkali tidak berada di lokasi penugasan, atau berada di daerah lain saat dibutuhkan warga yang hendak melahirkan. Terutama Kecamatan Maje, Muara Sahung, Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Kinal dan Kelam Tengah.

“Jika ada keluhan tersebut, maka itu sudah menjadi permasalahan publik karena terjadi di banyak lokasi, terutama yang jauh dari pusat ibukota. Warga harus melaporkan hal tersebut ke Dinkes kemudian kita akan turun ke lapangan,” jelasnya. (823)