Eksodus dan Money Politics Tertangkap

BENGKULU, BE – Sekalipun Pilwakot Bengkulu berlangsung lancar tak berarti tanpa celah. Buktinya, kemarin, sejumlah kecurangan sempat ditemukan kepolisian dan Panwas. Mulai dari eksodus, pemilih ganda dan dugaan money politics. Eksodus itu diketahui bernama Ferwansyah (17)  warga Padang Guci Kabupaten Kaur. Pemuda tersebut tertangkap polisi yang berjaga di TPS Komplek Pepabri Lingkar Barat sekitar pukul 10.30 WIB saat akan mencoblos untuk kedua kali. Dari tangan pemuda itu ditemukan selebaran pasangan nomor urut 7. ” Saya tidak dikasih uang. Baru dikasih rokok saja.  Kalau berhasil nanti  baru saya diberikan uang oleh pamannya saya,” ujar Ferwansyah saat diinterogasi di Mapolsek Gading Cempaka.  Kapolres Bengkulu, AKBP Joko Suprayitno SST MK, mengungkapkan penangkapan bermula dari pelaku yang telah mencoblos di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat dengan mengunakan kartu pemilih atas dirinya. Saat itu pelaku pergi ke TPS Pepabri untuk mencoblos kedua kali dengan mengunakan kartu pemilih orang lain atas nama Suharto. “Anggota  polisi yang berjaga di TPS menaruh curiga. Jari kelingking pelaku masih terdapat bekas tinta yang sudah dihapus,” tuturnya.  Anggota polisi lalu mendekati pelaku. Hanya saja, ketika ditanyai polisi, pelaku ketakutan sehingga langsung digelandang ke Maposlsek Gading Cempaka.  Pelaku langsung diserahkan ke Panwaslu dan Gakumdu untuk menjalankan proses lebih lanjut.  ” Pelaku akan kita bawa ke Panwaslu dan Gakumdu untuk menjalankan proses lebih lanjut,” terang Kapolres.  Sementara itu tak lama berselang sekitar pukul 11.30 WIB, Panwas Kecamatan Teluk Segara menangkap seorang tim sukses kandidat tertentu berinisial MA (44) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara. Perempuan ini tengah membagikan uang Rp 50 ribu terbungkus amplop kepada seorang pemilih berinisial SA. Diduga ini juga tersebar di berbagai TPS setempat. “Kita tangkap saat akan mencoblos. Saat itu pelaku menanyakaan kepada SA sudah mencoblos belum. Sekaligus menawarkan uang,” tukas Ketua Panwascam Teluk Segara, Fajri Kurniawan AMd Kep. Namun pelaku akhirnya dilepaskan dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sekalipun begitu, Panwas tetap memasukan temuan itu dalam berita acara.  “Memang pelaku tidak melakukan ajakan untuk mencoblos calon tertentu. Namun kita telusuri ternyata sebagai tim sukses. Tentu kita tahu apa maksudnya,” imbuhnya.
Surat Suara Tak Bergambar
Di bagian lain, Ketua KPPS 24,  Haidul SIp menemukan surat suara tak bergambar alias tak ada foto pasangan calon. Hanya ada gambar lambang KPU. “Tentunya yang melakukan pelipatan itu sudah tahu kalau surat suara tidak bergambar. Seharusnya disingkirkan tapi malah dilipat dan dimasukkan juga. Ini kesalahan yang mungkin tidak disengaja, tapi mengecewakan,” terangnya.
Lapas dan Lokalisasi
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Malabero dan lokalisasi RT 8 Kampung Melayu menjadi lokasi pemungutan juga menjadi pertarungan sengit bagi pasangan Helmi-Linda dan Kanedi-Dani. Pasangan Helmi-Linda unggul telak di Lapas, sedangkan Kanedi-Dani mendominasi di eks lokalisasi RT 8 Sumber Jaya, Kampung Melayu. Di Lapas TPS 6 Malabero, Helmi-Linda memperoleh 148 suara disusul, Kanedi Dani 55 suara, dan Leni-Sudoto sebanyak 20 suara. Sementara di eks Lokalisasi TPS 8 pasangan Kanedi-Dani unggul sebanyak 54 suara, pada posisi kedua Basri-Hutapia 50 suara dan Leni-Sudoto sebanyak 21 suara. Menurut Kalapas Bengkulu Abdu Aris BcIp SSos mengungkap mekanisme pencoblosan dilakukan secara bergantian dan per kamar yang terdaftar sebagai warga Kota Bengkulu. Jika mereka yang tidak ada kartu pemilih tidak diperkenankan keluar ruangan.”Namun sejumlah napi yang menyoblos tetap saja ada yang menusuk secara banyak di kertas suara. Ini membuat batal,” terangnya Sementara itu Ketua KPPS 8 RT 8 Kelurahan Sumber Jaya, Jauhari mengatakan ada terdapat sekitar 70 orang lebih yang tidak mengunakan hak pilih di wilayah eks lokalisasi itu. Sebab saat mudik lebaran beberapa waktu yang lalu, penghuninya belum pulang kembali. “Para penghuni masih banyak yang belum pulang dari mudik Lebaran lalu,” kata Jauhari.
Kapolda Tinjau
Memastikan situasi kondusif, Kapolda Brigjen Pol Burhanudin Andi MH meninjau langsung sejumlah lokasi pemungutan suara di Kelurahan Sidomulyo. Hasilnya, Kapolda memastikan situasi terkendali dan tak ada gejolak sedikit pun. Kondisi ini tak lepas dari komitmen 11 pasang kandidat untuk tetap menjalankan Pilwakot damai.” Seluruh pasangan sudah berkomitmen untuk siap kalah dan memang,” ucapnya.
2 TPS Gunakan E-Voting
Setelah mencoblos kandidat calon walikota, 2 TPS memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan pemilihan melalui e-voting. Tetapi, pemilihan e voting tersebut hanya simulasi. Warga mengikuti simulasi pemungutan suara secara elektronik,  adilakukan di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 5 Kebun Tebeng dan TPS 4 Sawah Lebar. Tempat simulasi tersebut juga ditinjau oleh Plt gubernur H Junaidi Hamsyah dan FKPD (Farum Koordinasi Pimpinan Daerah). “Simulasi ini (e-voting) dilakukan atas permintaan KPU Kota Bengkulu,” kata Assistant Chief Engineering Program e-Voting Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bwo Prasetyo, kemarin.  Langkah menggelar simulasi tersebut bertujuan  untuk melakukan sialisasikan pengguanaan  e-voting kepada masyarakat Kota Bengkulu. Selain itu, sekaligus untuk proses penyempurnaan sistem pemungutan suara. “Sebab penggunaan e-voting ini sudah dilakukan di daerah lain untuk pemilihan Kadun (Kepala Dusun) di Jembrana,” katanya.  Selain di Kota Bengkulu, simulasi e-voting juga pernah dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Banten, Kota Tegal,Jawa Tengah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kota Makassar, Kota Banda Aceh  dan Kabupaten Bantaeng, serta Gorontalo. “Hasil survei di kota-kota tersebut menunjukkan bahwa 95 persen warga setuju pemungutan suara dengan e-voting,” katanya.  Setelah memberaikan suara dengan acara amencoblos, masyarakat kemudian diiarahkan memilih dengan cara e Voting dengan pilihan buah-buahan. Ini kali pertama simulasi e-voting dilakukan di Kota Bengkulu. Dengan dibimbing para petugas dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), para pemilih menjajal perangkat elektronik untuk memberikan suara. Saebelum memberikan suara, pemilih diberi selembar kertas putih berisi dacode. Dacode itu kemudian dipindai di bawah alat pemindai untuk mengaktifkan sistem pemungutan suara elektronik. Begitu sistem aktif, terpampang gambar-gambar buah. Gambar buah itu nantinya gambar wajah para kandidat peserta pemilu. “Tinggal sentuh layar tepat pada kandidat yang akan dipilih. Setelah itu muncul konfirmasi. Kalau sudah tepat pilihannya, sentuh gambar pilihan. Kalau pilihannya belum tepat, sentuh ‘tidak’ untuk mengulangi,” ujar petugas. Setelah disentuh ”ya”, hasil pilihan akan terlihat di layar dan akan tercetak pada kertas pilihan (kertas audit). Kertas pilihan itulah yang dimasukkan ke kotak suara. Proses pemungutan suara selesai. Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah juga mengakui jika pemilihan dengan cara e-Voting lebih mudah dilakukan. ”Lebih enak sistemnya, lebih gampang juga. Praktis, tidak repot dengan kertas yang besar. Cuma, kalau yang belum tahu caranya mungkin bingung. Belum semua orang juga melek teknologi, jadi harus sering ada simulasi seperti ini,” kata Junaidi. Seorang warga,  Sri Astuti (64) dan Minawato (46) mengaku baru pertama kali ini bersentuhan dengan layar komputer untuk memberikan suara. ”Gampang kok. Tetapi karena saya tidak tahu, ya saya harus tanya-tanya kepada petugasnya. Kalau sudah diajari, pasti bisa,” ujar Sriyati dengan antusias,” paparnya. Petugas BPPT Bowo Praseto mengatakan, dengan e-voting bisa mengatasi banyak persoalan dalam pemilu saat ini. ”Mulai dari pengadaan surat suara, jumlah TPS dan surat suara yang terbatas, hingga masalah penggelembungan atau pengalihan suara ketika direkapilutasi. Sistem ini mengirim suara langsung dari TPS ke pusat data, jadi tidak ada kesempatan memanipulasi data,” ujarnya. E-voting, lanjut Bowo menawarkan keunggulan berupa kecepatan, yaitu semua proses selesai pada hari yang sama; akurasi, tidak akan ada kesalahan hitung; dan akuntabel, artinya bisa ditelusuri lagi jika harus dilakukan penghitungan ulang. Dengan demikian, tidak perlu ada pemilu ulang. “Sistem e-voting sudah berjalan di Kabupaten Jembrana, Bali. Kabupaten Jembrana mengklaim sistem e-voting bisa menghemat biaya penyelenggaraan pemilu hingga 60 persen,” katanya. Tetapi, menurutnya penggunaan e Voting belum amemialiki payung hukum. Sejak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan pada 2010, BPPT hingga kini terus menggelar simulasi e-voting ke sejumlah wilayah di seluruh Indonesia. Syarat dari MK adalah menjaga asas pemilu yang luber dan jurdil. “Selain itu, syarat kumulatifnya pun harus siap, meliputi teknologi, sumber daya manusia, pembiayaan, perangkat undang-undang, dan masyarakatnya,” ujarnya.(100/111/333/117)