Eceran Solar Tembus Rp 9 Ribu/Liter

BENGKULU, BE – Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pembatasan pembelian solar, meskipun stok yang tersedia di Pertamina Bengkulu hanya cukup untuk beberapa hari kedepan. Keadaan ini sangat kontras dengan kepemimpinan walikota sebelumnya yang langsung membatasi pembelian BBM bila stok mulai menipis dan terjadi antrean panjang.
“Kita tidak perlu membatasi pembelian BBM, khususnya solar karena akan menyusahkan rakyat saja,” kata Caretaker Walikota Bengkulu, Drs H Sumardi MM, kemarin.

Ia menjelaskan bila pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian, maka masyarakat akan bolak-balik mengantre dan mengisi BBM, dan itu dinilai akan membuka peluang bagi oknum untuk berbuat curang demi mendapatkan BBM solar.
“Yang penting sekarang ini bukan pembatasan yang perlu kita lakukan, melainkan Pertamina menyediakan stok untuk kebutuhan hingga akhir 2012 ini,” sampainya.
Meskipun demikian, Sumardi menegaskan tidak dibenarkan bila terjadi pengisian yang berulang-ulang atau dalam bentuk jerigen.  Dan saat ini intel pun telah disebarkan di setiap SPBU untuk mengawasi pembelian BBM berulang-ulang atau menggunakan jerigen.

“Kita akan mengawasi pembelian dengan menggunakan jerigen dan mobil yang berulang kali mengisi BBM. Sekarang sudah ada intelnya di setiap SPBU, sementar untuk pengeluaran SE pembatasan saya pandang belum perlu,” ungkapnya.
Sementara itu, terjadinya kekosongan solar di SPBU dimanfaatkan pedagang eceran dengan menaikkan harga menjadi 2 kali lipat. Harga solar di SPBU hanya Rp 4500 per liter dinaikkan menjadi Rp 9000 per liter.

“Kami juga terpaksa menaikkan harga, karena kami tidak bisa membelinya lagi dari SPBU,” kata salah seorang pedagang eceran BBM di KM 8, Riswandi Hasibuan.
Ia mengatakan solar yang dijualnya itu merupakan stok sebelum solar langka beberapa hari lalu, dan baru dikeluarkan setelah mengetahui stok di SPBU kian menipis.

“Kami juga tidak terlalu banyak menyimpan solar, paling hanya sekitar 200 liter dan saat ini hanya tinggal sedikit lagi,” ungkapnya saat ditemui BE, kemarin siang.

Menanggapi hal tersebut, Caretaker Walikota Sumardi mengatakan itu adalah hal yang wajar, pihaknya belum memikirkan untuk menetapkan harga eceran di tingkat pedagang kali lima (PKL).
“Itu artinya berlaku hukum penawaran, bila permintaan tinggi maka harga naik, dan sejauh ini belum ada rencana menetapkan harga ecera. Namun yang jelas pembelian dalam bentuk jerigen dan tanki modifikasi tidak dibolehkan lagi,” tandasnya.

Minta Prioritas UKM
Di bagian lain Kadisperindag Kota Bengkulu H Syafwan Ibrahim SH didampingi Kabid  Perdagangan Rahmansyah SH,  Kabid Perekonomian Anikadewi mendatangi PT Pertamina. Mereka meminta  distribusi solar diprioritas bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kabid Perdagangan, Rahmansyah menuturkan, ratusan UKM  di Kota Bengkulu terancam gulung tikar dan tidak beroperasi akibat tidak mendapatkan  solar subsidi. “Jika  UKM harus menggunakan Pertaminadex,  maka besaran biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh,” katanya.

Tim ini kemudian bergerak ke SPBU Pagar Dewa sebagai satu-satunya SPBU se-provinsi Bengkulu yang sudah menerapkan dan menjual BBM solar non subsidi (Pertaminadex). Mereka menemui pengelola SPBU, Iskandar Ramis agar UMKM mendapatkan prioritas mendapatkan solar subsidi.

Permintaan ini ditolak. Sebab dalam situasi saat ini prioritas bagi UKM sangatlah sulit. Itu pun harus ada rekomendasi dari Pemda  dengan cara pembelian dijatah.

Pemprov Tidak Tegas
Dibeberkannya, kelangkaan Bahan Bakar  Minyak (BBM) jenis solar disebabkan kurang tegasnya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menerapkan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengatur kegiatan perkebunan dan pertambangan. Jika pemerintah menerapkan Permen itu, maka kelangkaan subsidi solar tidak akan terjadi. Kuota solar bisa dihemat hingga akhir tahun. Karena adanya  penolakan dari  Asosiasi Perusahaan Batubara Bengkulu (APBB) dan Gabungan Pengusaha Angkutan Batubara (Gapabara) membuat pemerintah menarik kembali kebijakanya.
” Harus ada  ketegasan dari pemerintah,”  paparnya.

Diakui mantan Wagub ini, distribusi solar subsidi dikurangi dari 518 ton se-Provinsi Bengkulu dengan rata-rata SPBU mendapat  24 ton. Namun, sejak kelangkaan pasokan dikurangi  terkadang menjadi 16 ton atau bahkan 8 ton. “Dengan jumlah itu hanya akan bertahan dalam tiga jam. Antrean mayoritas  kendaraan tambang dan perkebunan. Pengisian satu truk  mencapai 200-300 liter. Artinya 80 persen solar subsidi itu tidak tepat sasaran,” tukasnya.

Sementara itu  stok  solar non subsidi (pertaminadex)  sangat banyak dan pembelianya pun bebas. Boleh menggunakan drum, jerigen dan lainnya. Hanya saja  tingkat pembelian masih minim. Satu hari rata-rata pertamina dex terjual 50 liter.
“Sejak didistribusikan Agustus sebanyak 12,3 ton  hingga saat ini baru terjual 5 ton. Harga Pertaminadex saat ini  Rp 11.800/liter. Terdapat perbedaan harga Rp 7.300/liter dari harga  solar subsidi yang hanya Rp 4.500/liter,” terangnya

Polisi Disiagakan
Meningkatnya jumlah antrean kendaraan di SPBU membuat kepolisian ikut siaga. Kabag Ops Polres Bengkulu, AKP Mada Ramadita  SIK, mengaku telah menempatkan personelnya di setiap SPBU untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
“Intel juga sudah turun untuk memantau kemungkinan adanya penimbunan,” tegasnya.
Setiap antrean panjang di SPBU, tak jarang jajaran kepolisian menangkap kawanan pelaku penimbunan. “Kita juga berkoordinasi dengan Pertamina aga mengetahui jumlah BBM yang distribusikan. Ini memudahkan kita melakukan pemantauan,” imbuhnya.(160/400/247)