Dukcapil Belum Miliki Gedung


ERICK/BE – GEDUNG : Kantor Dukcapil Lebong yang saat ini masih meminjam gedung KPU dan Kehutanan, berharap bisa memiliki gedung sendiri.

LEBONG, Bengkulu Ekspress – Dari total 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lebong, diketahui hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang belum memiliki kantor sendiri. Diketahui bahwa untuk gedung Dukcapil saat ini masih berstatus pinjam pakai gedung eks Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebong.

Kepala Dukcapil Kabupaten Lebong, Elva Mardiana SIP MSI menjalaskan, membenarkan bahwa untuk saat status gedung Dukcapil saat ini merupakan gedung eks Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan untuk ruang kantor dan yang lainnya.

“Kita memakai gedung ini sejak tahun 2014 yang lalu,” jelasnya, kemarin (17/09).

Untuk itulah, sejak tahun 2018 dan 2019 yang lalu, pihaknya telah menyampaikan usulan untuk pembangunan gedung baru.  “Memang belum ada dilakukan pembangunan, tetapi untuk gedung Dukcapil memang sudah dibahas dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa memiliki gedung sendiri,” harapnya.

Ditambahkan Elva, Dukcapil merupakan salah satu OPD yang dikatakan terasnya Pemerintah Daerah (Pemda) langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pelayanan. Baik masyarakat bawah (tidak mampu) maupun masyarakat atas (mampu). “Sehingga gedung yang saat ini ada, belum layak sebagai dinas yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masih ada kekurangan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H Mustarani Abidin SH MSi mengatakan, bahwa untuk proposal pembangunan telah masuk. Akan tetapi saat ini untuk melakukan pembangunan masih mengalami kendala masalah anggaran. Dimana untuk tahun 2020 ini, dana masih dikonsentrasikan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Mungkin di tahun 2021 mendatang, gedung Dukcapil telah kita bangun,” ucapnya.

Mustarani meminta maaf kepada Kepala Dukcapil, selain mengusulkan pembangunan gedung mengunakan anggaran daerah, bisa juga mengusulkan pembangunannya dengan meminta ke pemerintah pusat. “Jadi selain anggaran dari daerah, juga bisa didapat dari anggaran pusat,” sampai Sekda.(614)




    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*