DPRD Provinsi Bengkulu Pertanyakan Kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19

Foto 1 Hendrik / BE – Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu H. Edison Simbolon.

BENGKULU, bengkuluekspress.com – DPRD Provinsi Bengkulu melakukan hearing bersama mitra OPD teknis yang menangani kasus corona virus atau Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Dalam yang dilakukan tersebut, komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu pertanyakan kinerja Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu.

Langkah yang dilakukan oleh wakil rakyat tersebut karena menilai realita di lapangan tim gugus tugas terkesan tidak siap dalamĀ  menangani penyakit infeksi virus Corona, sehingga banyak masalah yang ditemukan di lapangan terutama masalah alat pelindung diri (APD) dan layanan di RSUD M.Yunus (RSMY) sebagai RS rujukan Covid-19 di Bengkulu.

Foto 2 Hendrik/ BE – Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Hearing bersama mitra kerja dalam penanganan covid-19 di Provinsi Bengkulu.

“Kemarin kita mengadakan hearing mengetahui sejauh mana penanganan covid-19 di Provinsi Bengkulu. Seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan pihak RSMY yang kita mintai laporannya,” ungkap Ketua Komisi lV H. Edison Simbolon kepada sejumlah awak media, Selasa (16/6).

Diakatakan Politisi Demokrat itu, pihaknya mempertanyakan laporan Dinkes Provinsi Bengkulu dalam hal kegiatan pembelian APD dengan anggaran yang telah direfocusing dari APBD provinsi Bengkulu tersebut.

Sebab, menurut Edison, realita di lapangan masih banyak tenaga kesehatan seperti puskesmas, dan posko Covid-19 yang mengeluhkan minimnya APD yang ada.

Lalu, kata Edison, pihaknya juga mempertanyakan dengan manajemen RSMY terkait berita yang tidak menyenangkan lantaran adanya pemungutan biaya perawatan isolasi mandiri pada pasien Covid-19 yang terjadi baru-baru ini.

Foto 3 Hendrik/ BE – Mitra kerja OPD Teknis yang menangani Covid-19 di Provinsi Bengkulu hearing bersama Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu.

“Kita sangat menyesalkan hal itu, karena ini menjadi momok dalam pikiran masyarakat provinsi Bengkulu. Walaupun pihak RSMY katakan miss komunikasi ataupun hanya pembenaran dari mereka, kita tidak ingin hal itu terulang lagi kedepan,” tegas Edison.

Karena menurut Edison, jika itu terjadi miss komunikasi, sebelumnya pasti ada tahapan-tahapan dalam pembayaran di rumah sakit tersebut. Karena surat dari ruangan mesti di bawah ke ruangan administrasi lalu ke bendahara tidak mungkin salah. ” Ya namanya barang sudah terjadi kita tidak ingin itu terulang kembali,” ujarnya.

Kemudian, DPRD juga mempertanyakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi yang telah direncakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya. Selain itu mendesak Pemprov Bengkulu untuk segera mencairkan insentif para tenaga kesehatan dalam menangani kasus Covid-19 di Bengkulu.

Foto 4 Hendrik /BE – Peserta Hearing Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu bersama mitra kerja dalam penanganan covid-19.

“Seharusnya Pemprov telah memaksimalkan penggunaan dana yang telah direfocusing sebelumnya. Sehingga jangan terlalu lama realisasinya, karena masyarakat Bengkulu dan Nakes dirasa sangat membutuhkan itu segera,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, pihak Dinkes yang merupakan mitra Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu diundang untuk menyampaikan sejauh mana penanganan covid-19 di Provinsi Bengkulu. Termasuk lanjut Herwan, penggunaan anggaran reaalokasi yang telah digunakan hingga saat ini. (HBN/Adv)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*