DPRD Kalbar Pelajari Embarkasi Haji Antara

EKO/Bengkulu Ekspress
KUNJUNGI: Asisten I Setdaprov Bengkulu, Drs Hamka Sabri MSi memberikan cendera mata kepada Ketua Pansus V DPRD Provinsi Kalbar, H Rasmidi SE MM saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Bengkulu, Kamis (15/11).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin (15/11). Kedatangan Pansus V DPRD Provinsi Kalbar ini ingin mempelajari cara Pemprov Bengkulu membangun Embarkasi Haji Antara Bengkulu melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sebab, sampai saat ini, Provinsi Kalbar yang telah memiliki Bandara Internasional Supadio Pontianak belum memiliki emarkasi haji.

Ketua Pansus V DPRD Provinsi Kalbar, H Rasmidi SE MM mengatakan, saat ini DPRD Provinsi Kalbar sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah. “Kita datang ke Bengkulu ingin melihat caranya. Karena Bengkulu itu sudah memiliki embarkasi haji,” ujar Rasmidi.

Dikatakannya, embarkasi haji di Provinsi Kalbar sangat penting. Terlebih saat ini pengembangan Bandara Internasional Supadio Pontianak akan dilakukan, dengan melakukan penambahan panjang runway atau landasan pacu dari 2.250 meter menjadi 3 ribu meter. Untuk itu, fasilitas pendukung ini sudah sangat memadai, untuk membuat embarkasi haji di Kalbar. “Fasilitas pedukung bandara terus kita dorong untuk melakukan peningkatan,” tambahnya.



Rombongan Pansus DPRD Provinsi Kalbar ini juga meminta informasi perihal dasar-dasar serta persiapan pembentukan embarkasi haji antara. Karena dengan embarkasi itu, akan memberikan kemudahan pelayanan para jemaah haji. “Kami ingin tahu legalitasnya agar bisa kami jadikan rujukan sebelum nanti kami putuskan menjadi Perda,” ungkap Rasmidi.

Sementara itu, Asisten I Setdaprov Bengkulu, Drs Hamka Sabri MSi mengatakan, Bengkulu memang telah memilik Embarkasi Haji Antara. Dengan embarkasi itu, pemberangkatan para calon jemaah haji menuju embarkasi penuh di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang, bisa ditanggung transportasinya melalui APBD Provinsi Bengkulu. Tentu, hal tersebut harus diatur melalui Perda sebagai legalitasnya.

“Dengan embarkasi haji antara itu, pembiayaannya dapat diakomodir dalam APBD provinsi,” terang Hamka.

Pemprov Bengkulu saat ini tengah mendorong untuk menjadi embarkasi penuh. Mengingat saat ini Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sudah dikelola PT Angkasa Pura II. Dengan demikian, semua fasilitas bandara akan dilakukan peningkatan. Baik landasan pacu, tempat tunggu hingga fasiltias penunjang lainnya. “Untuk embarkasi penuh sedang kita proses. Mudah-mudahan bisa kita lakukan cepat,” pungkasnya.

Pertemuan dengan Pansus V DPRD Provinsi Kalbar ini juga dihadiri Kepala Biro Pemerintah dan Kesra Setdaprov Bengkulu, Rehal Ikmal MSi, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Drs H Bustasar MS MPd, perwakilan Dishub Provinsi dan Biro Hukum Setdaprov Bengkulu. (151)




    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*