DPRD Ingatkan Pemda Terkait Aset

Waka I DPRD Seluma Ulil Umidi SSos

TAIS, Bengkulu Ekspress – Menjelang dibahasnya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Seluma, pada 1 dan 2 Juli mendatang. DPRD Seluma, mengingatkan sikap Pemda Seluma yang tak kunjung bisa menyelesaikan permasalahan aset. Sehingga setiap tahunnya menjadi rapor jelek dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu.



“Permasalahan aset ini menjadi perhatian khusus ini dalam pelaporan keuangan. Ini menjadi catatan khsusus bagi DPRD,” tegas Waka I DPRD Seluma Ulil Umidi SSos Msi kepada Bengkulu Ekspress kemarin (25/5).

Dibeberkan, selama berdirinya Kabupaten Seluma ini. Pemerintah Kabuaaten Seluma, tidak tegas dan tidak berani mengambil sikap berkaitan dengan permasalahan aset yang tidak kunjung selesai. Akibatnya adalah setiap tahun juga Seluma tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya mampu mempertahankan Wajar Dengan pengecualian(WDP) dari BPK.“Seharusnya malu kita mendapatkan WDP ini dan selalu aset yang menjadi kendalanya,” ujarnya.

Disampaikan, seusai pandangan umum fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Seluma, 2018. Menurutnya, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Tinggal bagaimana pihak eksekutif mengambil langkah. Upaya apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemda Seluma yang masih banyak belum jelas dokumennya.

“Kami tidak semata-mata menyalahkan eksekutif, namun memang itu harus diselesaikan. Jangan sampai dibiarkan berlarut, ini demi kemajuan Kabupaten Seluma,” tegas Ulil.

Dia berharap, agar eksekutif serius menyikapi permasalahan aset. Hal ini karena, jika tidak diselesaikan akan terus menjadi permasalahan dikemudian hari.Sementara itu, Waka II DPRD Seluma, Okti Fitriani Spd MSi menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mengumpulkan dokumen berkaitan dengan kepemilikan aset Pemda Seluma. Disarankan agar permasalahan aset diserahkan ke penegak hukum agar tidak terus menimbulkan masalah.”Sudah betul itu Jaksa melakukan penelurusan. Memang kita harapkan agar itu dilaporkan ke penegak hukum jika tidak bisa diselesaikan dengan baik,” tandas Okti.

Beberapa catatan DPRD berkaitan dengan LKPJ Bupati kata Okti, pertama mengenai permasalahan aset Pemda yang belum kunjung selesai, kedua berkaitan dengan target pembangunan fisik. Misalnya, pembangunan jalan pertahunnya ditargetkan berapa kilo dan tercapai berapa. Sehingga, hal ini akan menjadi catatan dalam pembahasan APBD kedepannya.”Jadi pembangunan jalan itu harus jelas targetnya pertahun berapa, supaya menjadi acuan penganggaran kedepannya,” singkatnya.

Sebelumnya, Bupati Seluma Bundra Jaya menuturkan, pengelolaan keuangan daerahPemkab Seluma dan jajaran sudah baik dan ini diakui BPK. Hanya saja, Pemkab Seluma, belum bisa mendapatkan program WTP dari BPK, karena terkendala permasalahan aset yang belum jelas. Permasalahan ini sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. (333)