DPD RI Luncurkan 10 Isu Strategis Restorasi


BENGKULU, BE
– Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bengkulu meluncurkan 10 pokok usulan perubahan mendasar UUD 1945. Sebagai sebuah bentuk kristalisasi aspirasi masyarakat, diyakini dengan kesepuluh isu strategis tersebut akan memberikan perubahan lebih baik untuk Indonesia.

10 isu restorasi tersebut dipaparkan Ketua Kelompok DPD RI, Dipl Ing H Bambang Soeroso dalam Seminar Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Konsolidasi Demokrasi dan Jati Diri Bangsa dalam perubahan Kelima UUD 1945 Untuk Kesejahteraan Rakyat yang di gelar di Nala Sea Side Hotel, kemarin (6/10).

“Ada 10 isu strategis untuk menjawab beberapa persoalan bangsa dan negara ini.  Dan 10 isu ini akan menjadi common platform (landasan dasar) yang akan diusulkan secara bersama oleh seluruh parpol di Indonesia,” ujarnya.

Kesepuluh isu strategis tersebut yaitu, penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan, penguatan otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilihan pemilu nasional dan pemilu lokal, forum previlegiatum, optimalisasi peran MK, penambahan pasal hak asasi manusia, penambahan BAB komisi negara dan penajaman BAB tentang Pendidikan dan Perekonomian.

Namun dari 10 isu tersebut, hanya 3 isu yang paling krusial, yakni penguatan sistem presidensial yang selama ini cuma namanya saja, terus penguatan lembaga perwakilan DPD di MPR dan penguatan di tatanan daerah dalam konstruksi otonomi daerah yang kerap menimbulkan berbagai permasalahan.

Ia menjelaskan beberapa persoalan yang kerap melanda bangsa dan negara ini adalah perjalanan pembangunan daerah tidak berjalan dengan normal, pemilihan kepala daerah atau kepala negara kecara langsung belum mampu untuk mendapatkan figur yang ideal. Karena fakta bahwa orang yang mampu terjun ke dunia politik merupakan pemilik modal. Sementara figur yang ideal langkahnya tehenti karena tidak memiliki cost politik yang tinggi.

“Setelah berhasil mendapatkan kepala kepala daerah, persoalan lain yang muncul yakni apa yang dilakukannya tidak dirasakan kalangan masyarakat kalangan bawah,” ungkapnya. Untuk itu, DPD akan terus mengkaji dan berusaha keras untuk mencarikan solusinya.

Sementara itu, narasumber  selanjutnya, Sekretaris Jenderal Ormas Nasional Demokrat, Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan materi mengenai Urgensi Agenda Re-Amandemen UUD. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sedikitnya ada 5 gagasan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pasca amandemen, sebagai usaha untuk memperkokoh Kebangsaan dan Kenegaraan

Gagasan tersebut yakni, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Negara tertinggi dalam rangka membangun ketersediaan mekenisme pengambilan kebijakan penting kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945, mengembalikan penjelasan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi bernegara, menegaskan tentang Sokoguru ekonomi Bangsa dan tentang Pemilikan Negara (Bukan sekedar Pengusa) atas

Sumber daya Alam Indonesia, menegaskan soal sinergitas dan keterpaduan antar tingkat pemerintahan yang dimulai dari pusat-provinsi-hingga kabupaten/kota.

Dan mengoptimalisasi serta mere-design institusi lembaga DPR, DPD dan DPRD dalam rangka penguatan pemerintahan Presidensial termasuk mekanisme pemilihan dan pelaksaan fungsi-fungsi pokoknya. Sementara pemateri selanjutnya, Prof Dr Alnopri dari Unib menyampaikan tentang 4 Pilar Kebangsaan, yakni Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Ia menjelaskan Inonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat, budaya dan agama. Namun harus selalu bersatu untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa dan negara agar tidak mudah diporak-porandakan oleh negara lain.

Selanjutnya, NKRI yang memiliki kurang lebih 17 ribu pulau, dan 9 ribu diantaranya belum diberi nama. “Selain itu, juga menyangkut pendudukIndonesia dengan berbagai persoalan, seperti gizi buruk, konflik antar kelompok, kualitas SDM dan daya saing rendah. Namun kita harus optimis bahwa kita akan berhasil memperbaikinya,” ungkap mantan calon reknor Unihaz Bengkulu ini.

Usai mendengarkan pemaparan dari pematri, acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang dikomandoi moderator Sekjen Nasdem Bengkulu, Erna Sari Dewi.  Hadir dalam acara tersebut Plt Gubernur yang diwakili staf pemerintahan, Walikota Bengkulu H Ahmad Kanedi SH MH, GM Bengkulu Ekspress Sukatno SPd, kader dan simpatisan NasDem Bengkulu, dan beberapa pengurus ornasasi sosial di kota Bengkulu.(400)