DLH Beli 2 Unit Bak Sampah

Syafrudin
Syafrudin

BENTENG, Bengkulu Ekspress – Bak pengangkut sampah yang rusak berat ditanggapi serius Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Benteng tahun 2018 ini, DLH akan membeli sebanyak 2 unit bak pengakut sampah.

“Tidak bisa dipungkiri, kondisi bak sampah yang kami miliki memang sudah tidak layak pakai. Sebab itulah, kami akan membeli 2 unit bak pengangkut sampah pada tahun ini,” kata Sekretaris DLH Kabupaten Benteng, Syafrudin, kemarin (29/1).

Dijelaskan dia, saat ini DLH Kabupaten Benteng memiliki sebanyak 1 unit kendaraan dinas (kernas) dan 4 unit bak yang digunakan untuk mengangkut sampah masyarakat di Kabupaten Benteng.

“Dari 4 unit bak yang dimiliki, 3 diantaranya memang mengalami rusak berat. Hanya 1 unit yang masih layak pakai, yakni bak hasil rehab pada tahun 2017 lalu,” imbuhnya.

Hanya saja, ketika ditanya mengenai anggaran yang akan dikucurkan, mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Benteng ini belum bisa menyampaikan secara gamblang.

“Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, kita hanya mampu membeli 2 bak sampah. Diharapkan, pembelian 1 unit bak lagi bisa dilakukan dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan tahun ini juga,” jelasnya.

Selain bak yang rusak, Syafrudin menyampaikan, bahwa salah satu kendala yang dihadapi Pemda Kabupaten Benteng dalam menyapu bersih sampah adalah keterbatasan armada.

Sebab, satu-satunya dum truk yang ada memiliki beban untuk mengakut sampah yang berasal dari 5 titik penambungan sampah. Meliputi, titik pembuangan sampah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Benteng, Desa Karang Tinggi, Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi, Desa Bajak I Kecamatan Taba Penanjung serta Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat.

“Keterbatasan armada membuat pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi tak bisa dilakukan secara cepat. Sebab itu, masyarakat hendaknya bisa memahami kondisi ini,” demikian Syafrudin.(135)