Digitalisasi Tak Didukung Anggaran

TAIS, bengkuluekspress.com – Program Presiden RI Jokowi ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Seluma. Salah satunya adalah program kerja digitalisasi yang tidak di dukung dengan anggaran pada tahun 2021 mendatang.  Tidak respeknya akan program pusat ini juga sudah terlihat di penghujung tahun 2020 ini yang sangat minim anggaran.

“Satu tahun 2 M dan Seluruh OPD sudah dipatok anggarannya. Jadi inilah keluhan seluruh Kepala OPD ini,” ujar salah seorang Kepala Dinas yang minta namanya tak ditulis.

Sejumlah program kerja pun ikut terancam seperti pada OPD DKP Seluma yang di plot anggaran sebesar Rp 800 juta. Serta Dinas Kominfo Seluma yang dipatok anggarannya Rp 2 M untuk satu tahun anggaran.  Serta kegiatan dicontohkan juga pada salah satu kegiatan publikasi kepala daerah, internet di setiap OPD yang dibutuhkan anggaran Rp 1,8 M setiap tahunya namun hanya di alokasikan sebesar Rp 800 juta.

Jelas tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan internet yang nota Bene program digitalisasi tengah di gencarkan pemerintah pusat. Belum lagi anggaran yang dibutuhkan untuk publikasi sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Tahun pertama kepala daerah yang menang dalam Pilkada jelas ini di publikasikan setiap program kerjanya.

“Anggaran tidak memungkinkan untuk kegiatan kegiatan termasuk program kinerja,” sampainya.

Sementara itu, salah satu OPD lainnya juga ikut mengeluhkan anggran untuk tahun 2021 mendatang. Pasalnya baru akan di bahas dalam KUAPPAS yang akan dilakukan malah sudah di batasi. Sehingga dipastikan program kerja sudah terbatas dengan anggaran yang minim.

“Anggaran minim sehingga kegiatan terpaksa di pending terlebih dahulu. Untuk kebutuhan saja kita paksakan untuk dicukupi,” ujarnya yang enggan ditulis namanya.

Seharusnya anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan masing masing bukan di jatahkan seperti ini. Serta diharapkan TAPD bisa bersinergi akan kebutuhan masing masing OPD di Lingkungan Pemda Seluma ini.

“Kebutuhan anggaran seharusnya di sesuaikan bukan di jatah seperti ini,” harapnya.

Sementara itu, TAPD Seluma Marah Halim SP MP Msi MAk kepada wartawan bukan tidak mendukung program kerja presiden namun jika plafon anggaran memang segitu setiap OPD. Hanya saja, besaran pendapatan tahun depan juga belum di ketahui. Untuk tahun 2021 mendatang memang sudah di entri dalam RKA tahun 2021.

“Ini belumlah final dan akan di bahas TAPD bersama Banggar sebelum pengesahan,” ujarnya. (333)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*