Dewan Kota Minta Satpol PP Awasi dan Tertibkan ASN Tak Terapkan Protokol Kesehatan

Plt Kasatpol PP Kota Bengkulu, Saipul Apandi.

BENGKULU, bengkuluekspress.com – DPRD Kota Bengkulu meminta Satpol PP mengawasi dan menertibkan ASN yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat bekerja. Satpol PP diminta bekerja maksimal dalam mendukung berjalannya protokol kesehatan new normal life agar benar-benar terlaksana dengan baik di tengah ASN Pemkot dan masyarakat Kota Bengkulu.

Wakil Ketua Komisi I Nuzuludin menjelaskan, pihaknya melakukan hearing dengan Satpol PP untuk mendorong agar bersama -sama memastikan protokol kesehatan benar-berjalan. Satpol PP yang membawahi tertibnya ASN di berbagai OPD Pemkot diminta mengawasi bersama sehingga ASN dan masyarakat terhindar dari covid-19.

“Harapan kita Satpol PP segera menyurati dan melakukan sidak di kantor-kantor OPD dan swasta untuk memastikan semuanya menggunakan masker, hand sanitizer dan tetap menjaga jarak, ” Kata Nuzuludin, Rabu (10/06).

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Bengkulu, Saipul Apandi mengatakan, mulai besok ia akan memastikan jika surat pemberitahuan penertiban protokol kesehatan sudah melayang ke tiap-tiap kantor OPD dan swasta.

“Ya masukan dari Komisi I membuka pikiran kami untuk melakukan yang seharusnya kami lakukan dan belum terbayangkan oleh kami. Betul kata Komisi I tadi kami ini polisinya ASN, mulai besok kami pastikan surat akan kami kirim ke kantor-kantor. Pengawasan juga kami lakukan ke sekolah-sekolah dan pusat keramaian, ” ungkap Saipul.

Meski hanya dapat memberi saksi sosial, diharapkan upaya tersebut nantinya bisa menimbulkan kesadaran diri tiap individu untuk menjalani pola hidup sehat. Apalagi saat ini di Kota Bengkulu belum menunjukan keadaan yang membaik dalam menghadapi wabah covid-19.

Ia menambahkan, dalam penerapan kinerja Satpol PP tersebut, dari Rp 250 juta dana refocusing yang dianggarkan baru terpakai Rp 180 juta, itupun hanya untuk honor. Ia berharap pada APBD-P nantinya, untuk menerapkan new normal dengan efektif, meminta dukungan dana dari tim TAPD dan Komisi I yang membawahi TPP langsung. (Imn)