Dewan Desak Bebaskan Ruko, Simpang Skip

Foto Suharto

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan dan 5 rumah toko (ruko) di atasnya di Simpang Skip, Kota Bengkulu sebesar Rp 3 miliar.  UNtuk itu, DPRD Provinsi mendesak agar program tersebut segera direalisasikan oleh pemprov.  Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto MBA meminta jangan lagi rencana tersebut tidak direalisasikan. Sebab, program tersebut telah teranggarkan oleh pemerintah.

“Itu sudah dianggarkan, jangan sampai tidak direalisasikan. Kita minta itu segera dilakukan,” terang Suharto kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (14/3).

Dijelaskannya, bukan hanya tahun ini saja program pembebasan lahan beserta bangunan ruko diatasnya tersebut dianggarakan. Bahkan, pemprov sudah 3 kali menganggarkannya. Namun nyatanya, tidak pernah direaliasikan lantaran kecilnya anggaran yang disediakan. “Jangan sampai ini gagal lagi. Karena tidak ada alasannya tidak dikerjakan,” tuturnya.

Menurut Suharto, pembebasan bangunan tersebut lantaran adanya rencana pelebaran jalan, mengingat Kota Bengkulu sudah mulai padat dengan kendaraan. Belum lagi, bangunan tersebut juga telah melewati batas sempadan jalan.  “Ini juga untuk kepenting masyarakat,” tambah Suharto.  Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani mengatakan, dalam waktu dekat ini pemilik ruko akan dikumpulkan.



“Secepatnya kita bebaskan. Nanti kita kumpulkan dulu pemilik ruko itu,” terang Mulyani.

Dalam pembebasan ini, pemprov tetap akan melibatkan Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk Camat dan Lurah setempat. Nanti akan dimusyawarahkan kepada warga pemilik bangunan untuk menentukan berapa biaya pembebasan banguan tersebut.  Jika telah mendapatkan kesepakatan, maka pemprov segera membayar pembebasan bangunan tersebut.

  Sebab, bangunan itu sebenarnya telah menyalahi aturan melewati sempadan jalan. Meski demikian, permasalahaan tersebut nantinya akan dimusyawarahkan dengan baik-baik terlebih dahulu. “Nanti kita lihat mereka (pemilik ruko, red) bersedia atau tidak,” tutup Mulyani.(151)