Dewan dan DKP Bahas Tuntutan Nelayan Terkait Ketersediaan Es

Kadis DKP Kota Bengkulu, Syafriandi.

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Kota Bengkulu melakukan pembahasan bersama DPRD Kota Bengkulu terkait tuntutan masyarakat nelayan yang mengeluh karena keterbatasan es balok di Kota Bengkulu, Selasa (23/06). Akibat keterbatasan pabrik es, membuat sebagian nelayan tak bisa membuat hasil tangkapan ikan bertahan lama. Untuk itu, dalam pembahasan ini, Dewan Kota siap membantu dalam penganggaran saat APBD-P mendatang.

“Alhadulillah ini kesempatan yang kami tunggu, hearing dengan dewan terkait keluhan nelayan. Mereka sudah meminta pengadaan pabrik es, karena Februari nanti mereka akan ada peningkatan tangkapan ikan. Kalau pengadaan pabrik es nantinya belum bisa difungsikan pada Desember tahun ini, maka akan terjadi lagi ikan yang banyak busuk,” kata Kepala DKP Kota Bengkulu, Syafriandi.

Selain hal tersebut, DKP juga membahas 5 program lain seperti sejuta ikan, revitalisasi pulau Tikus, 1001 kapal, serta termasuk pengadaan pabrik es dan pengoptimalan siring yang tak ada ikannya. Dengan total Rp 6,2 miliar, kelima program ini diharapkan dianggarkan DPRD Kota Bengkulu pada APBD-P mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain mengatakan, asumsi untuk pengadaan pabrik es sekitar Rp 5 miliar. Hal ini menjadi prioritas pada APBD-P. Karena pengadaan pabrik es bersifat mendesak dan harus diperjuangkan bersama.

” Ya pabrik es itu harus segera dibangun. Nilainya tidak besar, namun ini prioritas. Kita juga sudah membahas bersama walikota. Tadi teman-teman di Banggar juga sepakat akan memperjuangkan hal itu, “jelasnya.

Selain pabrik es, yang menjadi prioritas pada APBD-P nantinya adalah pembuatan rumpon atau alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut. Rencananya, pihak dewan dan DKP akan bekerjasama dengan Lanal dan Polairud untuk menarik bangkai-bangkai kapal ke tengah laut untuk dijadikan rumpon agar dijadikan tempat tinggal ikan agar nelayan tak perlu jauh ke tengah laut mencari ikan serta berfungsi agar nelayan trawl tak bisa mencari ikan.

Sementara anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Ariyono Gumay mengatakan selama ini pihaknya sudah berkunjung ke kementerian dan sudah ada respon positif. Kucuran dana sebesar Rp 15 miliar akan segera diturunkan untuk revitalisasi pulau tikus yang akan diturunkan oleh Kementerian Perhubungan karena dianggap dalam bentuk navigasi.

“Beberapa program sudah ada respon seperti revitalisasi pulau tikus dan kita juga dapat bantuan 30 kolam biovlog untuk dibagikan kepada kelompok-kelompok tani nelayan. Kita akan fokus meminta anggaran dari kementerian atau dari APBN agar bisa dikucurkan di Kota Bengkulu, karena APBD kita terbatas,” ungkap Ariyono Gumai. (Imn)