Demokrat Boikot Verifikasi Faktual

Tuntut Batalkan Musdalub

BENGKULU, BE – Pengurus DPD Demokrat versi H Murman Effendi sengaja menghindari verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu. Langkah tersebut diambil untuk mengultimatum Pengurus DPP Demokrat agar membatalkan hasil Musdalub di Jakarta beberapa waktu lalu yang menghasilkan Edison Simbolon sebagai Ketua DPD Demokrat.
“KPU hanya mengakui Demokrat yang diketuai Pak Murman dan Ibu Dian Syahroza sebagai Plt Ketua DPD. Jadi, kami tidak akan mengikuti verifikasi sebelum DPP membatalkan Musdalub,” kata Wakil Ketua OKK DPD Demokrat, Zulkarnain Kaka Jodho, kemarin.
Dengan demikian, bila tidak terverifikasi maka Partai Demokrat secara nasional tidak bisa ikut Pemilu 2014. Karena syarat mengikuti Pemilu harus lolos verifikasi faktual di 33 provinsi. Padahal, KPU Provinsi sendiri hanya bersedia melakukan verifikasi terhadap Demokrat versi Murman. “Ya kalau KPU melakukan verifikasi Demokrat yang dipimpin Edison, kami akan mem- PTUN-kan KPU,” ancamnya.
Ia mengatakan hingga saat ini belum mengakui hasil Musdalub yang dilakukan di Jakarta. Karena, Musdalub tersebut dianggap illegal. Menurutnya, Musdalub harus dilakukan di Provinsi Bengkulu. “Kalau musyarawah tingkat nasional atau Raker tingkat nasional, boleh dilakukan di ibukota negara atau daerah lain. Tapi, ini Musdalub DPD Demokrat Bengkulu, harusnya dilakukan di Bengkulu. Sehingga, illegal Musdalub di Jakarta itu,” katanya.
Zulkarnain mengatakan, pihaknya bukan tidak mau di pimpin oleh Edison Simbolon sebagai Ketua DPD Demokrat. Tetapi, ia tidak mau menerima mekanisme Musdalub yang dianggap cacat hukum. Sebab itu, pihaknya menuntut agar Musdalub diulang di Bengkulu, dan dibatalkan hasil Musdalub di Jakarta. “Tidak ada tawar menawar lagi, Musdalub harus diulang lagi,” katanya.
Kalau ditawari masuk dalam kepengurusan DPD Demokrat versi Edison Simbolon? Zulkarnain menegaskan, meski ia mengaku berteman dengan Edison Simbolon, namun tidak akan menerima tawaran tersebut. Ia menolak masuk dalam struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat yang dipimpin oleh Edison Simbolon. “Kami menolak masuk dalam pengurusan Demokrat yang dipimpin Edison, karena kami menganggap kepengurusan itu tidak sah,” katanya.
Diminta Terima Hasil Musdalub
Sementara itu, Edison Simbolon, meminta agar semua pihak seperti kader, pengurus dan simpatisan Demokrat untuk menerima hasil Musdalub tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan Musdalub merupakan keputusan final dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sehingga apapun hasilnya harus diterima oleh semua pihak.
“Saya akui memang ada perbedaan pendapat terkait Musdalub tersebut, tapi inikan keputusan dari DPP yang harus diterima dengan legowo oleh semua pihak,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa tidak akan merombak habis kepengurusan DPD yang memiliki jabatan saat ini, karena menurutnya semua pengurus DPD tersebut telah berjasa membesarkan partai binaan Presiden SBY tersebut.
“Semuanya akan kita rangkul, saya akan bertindak profesional dalam mengemban amanah sebagai ketua DPD terpilih,” ujarnya.
Terkait dengan verifikasi faktual yang dilakukan KPU, ia juga meminta agar KPU sedikit bersabar hingga SK kepengurusannya dikeluarkan DPP. Karena pengurus DPD Demokrat Provinsi Bengkulu telah memiliki ketua definitif dan tidak lagi dijabat oleh Plt. “Dalam waktu dekat SK kami sebagai pengurus DPD akan keluar, dan verfikasi nantinya akan menggunakan data kepengurusan yang baru, bukan yang lama lagi,” tukasnya. (100/400)