Dana Hibah Pilkada Belum Cair, Sewa Sekretariat Panwascam Masih Hutang

Foto/ Hendrik/ Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu divisi penyelesaian sengketa H. Ediansyah Hasan SH, MH saat diwawancarai Bengkuluekspress.com, Selasa (28/1).

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Dana anggaran Pilkada tahap pertama tahun 2020 untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu yang bersumber dari hibah APBD Provinsi masih belum cair. Menurut anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu, H Ediansyah Hasan SH MH, akibat belum cairnya anggaran tersebut, mereka terhambat dalam melaksanakan kegiatan.

Bahkan Ediansyah mengatakan, mereka terpaksa berhutang sewa sekretariat dan pembelian meubler  Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Kita sedikit terhambat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk koordinasi maupun Bimtek terkait tugas-tugas pengawasan dengan Bawaslu kabupaten/kota serta Panwascam yang saat ini belum menerima gaji, mereka juga untuk sewa kantor dan membeli meubler masih hutang dan ada juga yang menggunakan duit pribadi sendiri,” ungkap Ediansyah Hasan kepada bengkuluekspress.com, Selasa (28/1).

Dijelaskan oleh Edi, berdasarkan NPHD, anggaran untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan total Rp 50,5 M. Namun pada tahun 2019 lalu sudah dicairkan Rp 500 juta, dan untuk pencairan tahap pertama di tahun 2020 ini sebesar Rp 20 M masih belum terealisasi. Maka tahap pertama tahun 2020 ini itu sesuai usulan akan dicairkan Rp 20 M, kemudian sisanya pencairan tahap kedua Rp 30 M.

Bawaslu Provinsi, sambungnya, sudah mengajukan surat ke Pemda Provinsi tanggal 15 Januari lalu, tapi sampai sekarang masih belum ada realisasi. Sementara tahapan pilkada sudah berjalan seharusnya dibarengi juga dengan anggaran.

“Karena pengawas kecamatan sudah dibentuk, sebagai petugas adhock, mestinya mereka itu honornya sudah kita berikan,” tegasnya.

Ia kembali menekankan, untuk Panwascam itu sejak akhir tahun 2019 lalu sudah dibentuk dan sudah dilantik. Tapi mereka belum ada honor. Kemudian di kecamatan juga, Panwascam harus didukung dengan sekretariat, kemudian meubeler dan yang lainnya.

“Namun hingga kini, di beberapa kabupaten para Panwascam itu misalkan mereka harus ada meja, Panwascaam itu ada yang hutang dulu dengan toko. Ada juga Panwascam kita di beberapa kecamatan untuk memenuhi kebutuhan sekretariat mereka menggunakan dana pribadi mereka dulu,” sesal Edi.

Sebelumnya Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra S.Ag, MM juga menyampaikan keluhan yang sama. Pihaknya berharap Pemda Provinsi bisa segera mencairkan dana Pilkada.

“Kita minta untuk NPHD sudah dicairkan, karena saat ini sudah memasuki pelaksanaan tahapan pilkada,” tutupnya. (HBN)