Cabut SPT Jukir Pasar Panorma

RIO-PELANTIKAN PENGURUS APKLI PROVINSI BENGKULU (2)
RIO/Bengkulu Ekspress
LANTIK: Pengurus DPW dan DPD APKLI se-Provinsi Bengkulu dilantik langsung oleh Ketua DPP APKLI, Doktor Ali di Gedung Sebaguna Pemprov Bengkulu, Jumat (24/8).

 Imron Tair Jabat Ketua APKLI Bengkulu

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Bengkulu, Imron Tair mengatakan, pihaknya akan mengadukan semua juru parkir (Jukir) yang ada di Pasar Panorma Bengkulu yang telah menyewakan lapaknya ke pedagang kaki lima ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu. Pasalnya, Jukir yang menyewakan lapak untuk berjualan pedagang kaki lima itu membuat Pasar Panorama menjadi carut marut. Menurut Imron, pihaknya akan meminta langsung untuk segera mencabut surat perintah tugas (SPT) para Jukir nakal tersebut.

“Kalau tidak ada Jukir yang menyewakan lahan untuk pedagang, maka tidak ada lagi pedagang yang jual diluar pasar. Kalau masih ada nanti, kita minta SPT-nya itu dicabut,” terang Imron kepada Bengkulu Ekspress, usai dilantik menjadi Ketua DPW APKLI Provinsi, di Gedung Serbaguna Pemprov Bengkulu, kemarin (24/8).

Menurutnya, konflik penataan Pasar Panorama ini memang harus segera diselesaikan. Dalam kinerjanya nanti, pihaknya akan sangat fokus untuk menuntaskan penataan Pasar Panorma, sehingga para pedagang rata mendatapkan rezeki dan para pembeli bisa nyaman datang ke Pasar Panorama. “Kami akan fokus menyelesaikannya,” tambahnya.

Dalam penyelesaiannya, menurut Imron tentu tidak akan merekomendasikan untuk melakukan penggusuran. Sebab, para pedagang sangat anti untuk digusur dalam lapak mencari rezekinya. Meski tidak menggusur, namun ada cara elegan yang akan dilakukan. Salah satunya dengan mengembalikan fungsi parkir bukan sebagai tempat berjualan.  “Yang namanya penggusuran itu no. Tapi kita lebih ke pemberdayaan dengan menepatkan selayaknya para pedagang,” tutur Imron.

Disamping menyelesaikan masalah Pasar Panorama, pihaknya juga akan melakukan penataan para pedagang kaki lima yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahkan APKLI telah menggelar MoU dengan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota untuk melakukan penataan itu. Termasuk menjembatani para pedang kaki lima dalam memperoleh wadah ekonomi. Seperti MoU dengan Bulog dan Pusri.

“Kita juga akan membuat perumahaan untuk pedagang kaki lima dan kita terus mendorong, agar pedagang kaki lama ini mendapat pengakuan dari pemerintah. Sehingga kesejahteraan para pedagan bisa terjamin,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP APKLI, Doktor Ali menegaskan, kondisi saat ini banyak pedagang yang tidak memiliki lapak jualan sendiri. Semua hanya menyewa. Kondisi ini juga akan terus mempersulit para pedagang mendapatkan kepastian untuk kesejahteraanya. Untuk itu, pihaknya akan mendorong agar pemerintah bisa mengeluarkan sertifikat lapak bagi para pedagang.

“Kalau ada legalitasnya. Pedagang ini tidak akan berfikir membayar sewa terus, tapi bagaimana modal usahaanya terus bertambah. Ini yang kita akan dorong terus,” papar Ali.



Disamping itu, para pedagang juga banyak terjerat dalam lingkaran lintenir. Ini juga membuat keadaan pedagang kaki lima menjadi kesulitan. Untuk itu pemerintah harus bisa memberikan jaminan, agar mitra ekonomi seperti perbankkan dapat memudahkan para pedagang memberikan penambahaan modal. “Kami minta usaha masyarakat ini bisa diprioritaskan,” ungkapnya.

Disisi lain, Asisten III Setdaprov Bengkulu, H Gotri Suyanto mengatakan, pemda akan terus mendukung pemodaalan ekonomi masyarakat. Pemprov nantinya akan mendorong perbankan bisa terus mempermudah memberikan bantuan permodalan.  “Pedagang ini perlu dibantu. Karena untuk mengetaskan ketertinggalan di Bengkulu itu dengan memperkuat ekonomi masyarakat. Jadi tentu, pemerintah akan terus mendorong itu,” tandas Gotri. (151)