Bupati Minta DPR RI Perbanyak Program dan Kegiatan di Kaur

IRUL/BE WORKSHOP: Bupati Kaur saat menyerahkan cinderamata dan sekaligus penyerahan laporan konsolidasi ikhtisar pengunaan APBDesa Kaur tahun 2017, pada acara workshop hasil evaluasi implementasi sistem keuangan desa, di GSG, Rabu (25/4).
IRUL/BE
WORKSHOP: Bupati Kaur saat menyerahkan cinderamata dan sekaligus penyerahan laporan konsolidasi ikhtisar pengunaan APBDesa Kaur tahun 2017, pada acara workshop hasil evaluasi implementasi sistem keuangan desa, di GSG, Rabu (25/4).

BINTUHAN, bengkuluekspress.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur bekerjasama dengan DPR RI dan BPKP menggelar Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Kaur, di Gedung Serba Guna (GSG) Pemda Kaur, Rabu (25/4). Hadir dalam kegiatan ini Bupati Kaur Gusril Pauzi SSos, Wabup Hj Yulis Suti Sutri, Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bengkulu dr. Anarulita Muchtar, Direktur Wilayah III BPKP Pusat Iskandar Novianto M Si, Subauditoriat BPK RI Bengkulu Acep Mulyadi SE, Kepala BPKP Bengkulu Bram Brahmana AK dan Kasubdit Tipidkor Di Reskrimsus Polda Bengkulu AKBP Andy Arisandi SH SIK. Bupati Kaur Gusril Pauzi dalam sambutanya menyampaikan, dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dalam hal ini Pemerintahan Desa (Pemdes) diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu saya minta kepada pemerintah desa agar bekersama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa,” kata bupati dalam sambutannya.

Pemerintah Daerah kata bupati, juga mengapresiasi atas kerjasama dan koordinasi antara BPK, BPKP, Polda dan pihak terkait dalam upaya mengawal serta memberikan pencerahan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel dan transparan. Bupati juga meminta Kepada Kades agar menggunakan Siskeudes yang sudah dikembangkan oleh BPKP. Penggunaan sistem itu dapat mencegah penyelewengan ADD dan DD.

“Atas nama pemerintah Daerah Kaur mengucapkan terimakasih atas kerja sama antara BPK, BPKP, Polda dan pihak terkait dalam upaya mengawal, memberikan , bimbingan dalam tata kelola keuangan Desa. Sehingga Kades dan perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara bersih dan akuntabel,” teeangnya.

Di bagian lain, bupati meminta kepada anggota DPR RI dr. Anarulita Muchtar untuk selalu membantu kemajuan Kabupaten Kaur. Sebab dengan APBD Kaur Rp 768 miliar, ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain. Di sisi lain angka kemiskinan Kaur menurut BPS paling tinggi di Provinsi Bengkulu yakni mencapai 21,45 persen. Akibatnya pembangunan di Kaur ini berjalan relatif lambat.

“Dengan kondisi ini kami mohon bantuan dan dukungan dari ibu dr Anarulita dan seluruh instansi vertikal agar dapat mengarahkan program dan kegiatan di Kabupaten Kaur ini,” harap Bupati. Anggota Komisi XI DPRD RI Dapil Bengkulu dr. Anarulita Muchtar juga menyampaikan, masyarakat harus bisa memanfaatkan dana desa untuk hal-hal produktif. Menurutnya, perlu penguatan peran bagi BPKP demi menjaga dana desa bisa dimanfaatkan secara tepat. Juga ia sangat mengapresiasi Pemkab Kaur dalam pelaksanan workshop hasil evaluasi implementasi Siskeudes dan tata kelola keuangan Desa, yang diikuti oleh Kepala Desa se-Kabupaten Kaur ini.

“Dengan workshop ini kedepanya keuangan desa dapat transparan, sehingga anggaran DD yang dikucurkan oleh Pemerintah benar-benar dirasakan dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Tentunya kegiatan yang diselnggarakan oleh BPKP ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia aparat desa. Juga soal permintaan Bupati terkait dengan program di Kaur ini terus kita tingkatkan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Wilayah III BPKP Pusat Iskandar Novianto M Si, dalam menyampaikan paparan tentang pengawalan akuntabilitas keuangan desa, ia mengatakan bahwa workshop ini dilaksanakan secara nasional di seluruh indonesia dan untuk Kabupaten yang sudah melalukan Siskudes 100 persen. Juga dengan adanya Siskeudes ini diharapkan semua penatausahaan, perencanaan, pelaporan pengelolaan keuangan desa bisa lebih akuntabel, sehingga terhindar dari segala resiko. “Ini agar Siskeudes bisa berjalan dengan baik perlu dibentuk satgas ditingkat Kab atau tingkat kecamatan. Juga kita berharap melalui kegiatan ini pemerintah atau desa tidak ada lagi tersandung korupsi. Maka ini perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya. (rul)