Bupati dan Kapolres Ikuti Vicon Kapolri

IRUL/Bengkulu Ekspress
VICON: Bupati Kaur dan Kapolres bersama jajajarannya tampak serius mengikuti Vicon terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Polri dan Kementerian Sosial, Jum’at (11/1).

BINTUHAN, Bengkulu Ekspress– Guna mendukung program pemerintah, salah satunya yakni terkait dengan penyaluran bantuan sosial, Jum’at (11/1) Bupati Kaur Gusril Pausi SSos, dan jajaran Dinas Sosial bersama dengan jajaran Polres Kaur menggelar kegiatan Video Conference (Vicon) terkait dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dan Kementerian Sosial.

“Kegiatan Vicon ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia,” kata Kapolres Kaur AKBP Arif Hidayat SIK usai mengikuti Vicon, kemarin (11/1).

Dalam kegiatan yang digelar sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Road Traffic Management Centre (RTMC) Polres Kaur, Bupati bersama Kapolres dan personilnya melakukan Vicon terkait dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementerian Sosial tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.



“Nah kedepannya kita Polres Kaur siap membantu pengamanan dan penegakan hukum pada penyaluran bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah,” kata Kapolres Kaur.

Dikatakannnya, kini ia sudah berkomunikasi dengan bupati dan juga dari pihak Dinas Sosial, bila nanti membutuhkan pengamanan dan bantuan hukum maka selaku penegak hukum pihaknya akan memberikan bantuan secara maksimal. Apalagi sejak ditandatangani kesepakatan antara Polri dan Kementerian Sosial yang dilakukan kemarin.

“Selama ini dalam penyaluran bantuan sosial dan juga keamanan penyaluran Kaur dalam kategori aman tak ada kendala baik penyaluran dana PKH maupun penyaluran Rastra,” terang Kapolres.

Sementara itu, Bupati Kaur Gusri Pausi juga memastikan pihaknya melalui Dinas Sosial Kaur, tentu akan berkoordinasi dengan Polres bila nanti dalam penyaluran bantuan itu membutuhkan pengamanan dan juga meminta bantuan hukum lainnya. Sebenarnya tanpa ada kesepahaman ini, pengamanan dalam penyaluran bantuan tentu sudah dipantau oleh penegak hukum.

“Setelah ada nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Polri tentu hal ini semakin menguatkan bila kita membutuhkan bantuan dalam pengamanan dan juga bantuan hukum dalam penyaluran bantuan,” singkat bupati. (618)