BUMN Tolak jadi Sapi Perah, DPR Marah

JAKARTA – Sikap tegas BUMN menolak dijadikan sapi perah ternyata membuat DPR meradang. Ketua DPR RI Marzuki Alie pun tak terima lembaga tinggi negara yang dipimpinnya menjadi bulan-bulanan.
“Saya tersinggung. Saya anggota DPR juga. Kalau bilang oknum DPR, nggak apa-apa. Tapi, ini kan anggota DPR,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie, Kamis (25/10). “Beri buktinya, jangan seperti itu,” sambungnya.

Menurut Marzuki, surat edaran Seskab seharusnya memberikan tekanan pada kalimat kongkalikong daripada minta jatah. Oknum dewan pasti tidak bisa berbuat apa-apa kalau kementerian tidak pula memberikan sesuatu.

“Saya sudah sering bilang, kementerian jangan memberi sesuatu. Kuncinya di pemerintah. Anggota DPR itu jangan diajak. Yang ngajak-ngajak itu kan eksekutif,” ungkap politikus Partai Demokrat tersebut.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menilai keputusan Dahlan melaporkan persoalan itu kepada Dipo salah alamat. Seharusnya dilaporkan langsung ke presiden dan pimpinan DPR. Dengan demikian, laporan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan menindak yang bersangkutan.

“Itu pun jika laporan DI (Dahlan Iskan, Red) benar. Jangan hanya lapor mencari sensasi, meningkatkan citra diri sok bersih, tapi menginjak-injak lembaga lain,” tegas Achsanul.

Dia berharap Dahlan langsung menyebutkan oknum yang meminta-minta jatah. “Sebut nama saja. Saya nggak mengerti kenapa lembaga negara ini seringkali saling menjelekkan dan saling melemahkan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memberikan dukungan kepada Dahlan. Menurut dia, komunikasi seorang menteri dengan sekretaris kabinet merupakan suatu hal yang wajar.

“Tugas Seskab itu melakukan koordinasi dengan seluruh pembantu presiden. Jadi, wajar kalau menteri melaporkan masalah yang menyangkut kementeriannya, masalah yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil kepada Seskab. Dari sana, dilihat perlu tidak dibuat agenda rapat kabinet,” ungkapnya kemarin.

Dia berharap Dahlan langsung menyebutkan oknum DPR yang memeras BUMN. “Seharusnya menteri itu menunjuk hidung saja. Jangan menunjuk lembaga DPR, fraksi, atau partai. Biar fair,” ujarnya. (owi/fal/dyn/pri/c5/ca)